BeritaTrend.id | – JAKARTA – Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mulai memeriksa prajurit aktif yang diduga terseret dalam kasus korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pemeriksaan tersebut menjadi tindak lanjut atas surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya telah menerima informasi mengenai pemeriksaan terhadap sejumlah prajurit yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
“Kami mendapatkan informasi soal itu bahwa sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan oleh Puspom TNI,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis malam, 12 November 2026.
Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa TNI telah merespons permintaan klarifikasi yang disampaikan KPK.
Lembaga antirasuah itu berharap proses penelusuran dugaan keterlibatan anggota militer dapat berjalan secara progresif.
KPK sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada 20 Oktober 2026.
Surat tersebut berisi informasi mengenai dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam perkara korupsi dana BNPB.
“Kami meyakini kawan-kawan di Puspom TNI juga secara progresif menindaklanjuti apa yang KPK sampaikan dalam surat tersebut,” ujar Budi.
Berawal dari OTT di Lingkungan BNPB
Kasus dugaan korupsi dana penanganan bencana ini mencuat setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026.
Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 15 orang untuk diperiksa lebih lanjut.
Sehari berselang, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Salah satunya adalah BS, adik seorang perwira tinggi TNI berpangkat Letnan Jenderal berinisial S yang ketika itu menjabat sebagai Kepala BNPB.
BS diketahui pernah menjadi tenaga ahli Kepala BNPB saat S masih aktif menduduki jabatan tersebut.
Empat tersangka lainnya terdiri atas GPS, pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB; RE, tenaga ahli Kepala BNPB; GP, Direktur PT Trans Lintas Selaras; serta SNG dari pihak swasta.
Penetapan para tersangka tersebut menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengusut lebih jauh dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana siap pakai yang semestinya digunakan untuk kebutuhan penanganan bencana.
KPK Sita Uang, Emas, hingga Aset Kripto Rp5,47 Miliar
Dalam pengembangan penyidikan, KPK menyita barang bukti dengan nilai keseluruhan mencapai Rp5,47 miliar pada 16 Oktober 2026.
Barang bukti tersebut terdiri atas uang tunai dalam berbagai mata uang, yakni US$7.500, 9.000 dolar Singapura, dan Rp3,35 miliar.
Penyidik juga menemukan 56 keping emas dengan berat total 133 gram yang ditaksir bernilai Rp315,8 juta.
Selain itu, terdapat tabungan emas seberat 192 gram senilai sekitar Rp452 juta serta aset kripto dengan nilai mencapai Rp1,10 miliar.
Penyitaan berbagai aset tersebut memperlihatkan luasnya penelusuran penyidik terhadap dugaan aliran dana dalam perkara ini.
KPK juga telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lain di kantor lembaga tersebut setelah menetapkan para tersangka.
KPK Telusuri Dugaan Keterlibatan Petinggi Militer
Selain memeriksa pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK turut menelusuri kemungkinan keterlibatan unsur militer dalam perkara tersebut.
KPK telah menyampaikan informasi mengenai peran Letjen TNI S kepada Pusat Polisi Militer TNI.
Langkah itu kemudian dilanjutkan dengan pengiriman surat resmi kepada Panglima TNI pada 20 Oktober 2026, yang secara khusus menyinggung dugaan keterlibatan dua prajurit aktif.
Perkembangan pemeriksaan oleh Puspom TNI menjadi bagian penting dalam penanganan perkara yang melibatkan unsur sipil dan militer tersebut.
Meski demikian, pemeriksaan terhadap prajurit aktif tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana.
Dugaan keterlibatan masing-masing pihak tetap harus diuji melalui proses pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
KPK kini menantikan perkembangan penanganan dari Puspom TNI, sementara penyidikan perkara korupsi dana BNPB terus menjadi sorotan karena menyangkut anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan situasi darurat dan kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
