BeritaTrend.id | – JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan lembaga negara dan jajaran menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis siang.
Pertemuan tersebut berlangsung beberapa jam setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan mundur dari jabatan Wakil Presiden.
Agenda pertemuan ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan tindak lanjut surat pengunduran diri Gibran, terutama mengenai mekanisme konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, membenarkan dirinya mendapat undangan untuk menghadiri pertemuan bersama Presiden Prabowo.
Yusril tiba di Istana sekitar pukul 13.35 WIB. Sebelum memasuki ruangan, ia mengatakan pertemuan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.30 WIB dan turut melibatkan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta kemungkinan pimpinan DPR dan Komisi III DPR.
Menurut Yusril, pertemuan tersebut kemungkinan besar merupakan rapat konsultasi antarlembaga negara.
Pembahasannya diperkirakan berfokus pada langkah yang perlu diambil pemerintah dan MPR setelah adanya surat pengunduran diri wakil presiden.
“Ini paling merupakan satu rapat kayak konsultasi begitu, bagaimana penyelenggaraan tindak lanjut dari surat pengunduran diri wakil presiden,” ujar Yusril kepada wartawan di Istana Kepresidenan.
Surat Pengunduran Diri Gibran Hanya Lima Paragraf
Yusril mengungkapkan telah membaca salinan surat pengunduran diri Gibran yang disampaikan kepada MPR RI dan Presiden Prabowo.
Dari dokumen tersebut, ia menyebut Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden atas kehendaknya sendiri.
Adapun alasan pengunduran diri disebut bersifat pribadi, sebagaimana tercantum dalam surat tersebut.
Yusril tidak menguraikan lebih jauh mengenai latar belakang keputusan Gibran.
Ia hanya menjelaskan bahwa isi surat tersebut relatif singkat, yakni terdiri atas lima paragraf.
Dalam surat itu, Gibran juga meminta MPR menindaklanjuti pengunduran dirinya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Permintaan tersebut menjadi bagian penting karena pengunduran diri seorang wakil presiden tidak hanya menyangkut keputusan pribadi, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap tata kelola pemerintahan dan mekanisme ketatanegaraan.
Apa Kata UUD 1945 soal Jabatan Wakil Presiden yang Kosong?
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan.
Dalam ketentuan tersebut, MPR wajib menggelar sidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon, sedangkan keputusan pemilihan berada di tangan MPR melalui mekanisme persidangan.
Yusril menjelaskan, persoalan ini membuat koordinasi antara Presiden dan MPR diperlukan.
Sebab, pengunduran diri wakil presiden berkaitan langsung dengan kewenangan MPR sekaligus kewajiban Presiden untuk menindaklanjuti kondisi kekosongan jabatan tersebut.
Ia menilai komunikasi antarlembaga negara merupakan bagian dari proses koordinasi dalam menghadapi persoalan ketatanegaraan.
Sementara itu, keterlibatan DPR dalam pertemuan tersebut masih bersifat kemungkinan, mengingat pembahasan utama berkaitan dengan kewenangan MPR dan Presiden.
Pertemuan di Istana pun menjadi perhatian karena dapat menjadi langkah awal pembahasan mengenai prosedur konstitusional setelah surat pengunduran diri Gibran diterima.
Publik kini menanti bagaimana pemerintah dan MPR akan menindaklanjuti surat tersebut, termasuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan UUD 1945.
