BerotaTrend.id|- JAKARTA – Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, menghadapi persoalan klasik: data yang belum terintegrasi.
Data mengenai petani, lahan, produksi pertanian, infrastruktur, hingga kondisi kesejahteraan masyarakat masih tersebar.
Kondisi itu menyulitkan pemerintah daerah memperbarui informasi dan menentukan program pembangunan yang sesuai kebutuhan warga.
Temuan tersebut muncul dalam penelitian Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Kobalima Timur.
Kawasan tersebut memiliki potensi pertanian, tetapi masih menghadapi keterbatasan air dan irigasi, ketersediaan bibit serta pupuk, hingga sarana pascapanen dan distribusi.
Kepala Bidang Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Dominggus Manek, mengatakan ketidakakuratan data membuat kajian program pengembangan kawasan tidak selalu berjalan optimal.
“Terkadang datanya tidak terisi atau saat kami cek kembali di lapangan ternyata tidak sesuai,” ujar Dominggus dalam keterangan tertulis, Kamis, 1 Oktober 2026.
TEP ITS Kembangkan Sistem Data Terintegrasi
Untuk menjawab persoalan tersebut, TEP ITS mengembangkan sistem digital berbasis web untuk memantau sektor pertanian sekaligus mengintegrasikan data Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur.
Platform itu menghimpun informasi mengenai profil petani, kondisi dan pemanfaatan lahan, hasil panen, infrastruktur, serta kebutuhan pembangunan.
Sistem tersebut juga menyediakan ruang pengaduan masyarakat agar persoalan warga dapat terdokumentasi.
Anggota TEP ITS, Leonardi Paris Hasugian, mengatakan digitalisasi diharapkan membuat data lebih mudah digunakan pemerintah sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program.
“Kami berharap dapat membantu mentransformasi ke arah digitalisasi agar data yang ada dapat mendukung pemerintah untuk menciptakan kebijakan, program, maupun kegiatan di Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur,” kata Leonardi, 8 September 2026.
Sistem tersebut kemudian diuji melalui diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) bersama Pemerintah Kabupaten Malaka.
Pelaksana Harian Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malaka, Maria Florentia Bere Tay, mengatakan sistem digital membantu memperbaiki proses pelaporan yang sebelumnya dilakukan secara manual.
“Kehadiran sistem ini memudahkan kami dalam melapor, mengevaluasi, serta menyimpan data jangka panjang agar tidak hilang,” ujarnya, Kamis, 1 Oktober 2026.
Data Jadi Dasar Kebijakan Transmigrasi
Digitalisasi juga dinilai penting bagi sektor pertanian.
Data mengenai tanaman pangan serta alat dan mesin pertanian dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pemerintah daerah maupun pengajuan dukungan program kepada pemerintah pusat.
Penguatan basis data sejalan dengan arah transformasi pembangunan transmigrasi yang menempatkan potensi kawasan dan kebutuhan masyarakat sebagai dasar pengembangan.
Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara sebelumnya mengatakan pemetaan kawasan diperlukan agar pemerintah memiliki basis informasi yang lebih kuat dalam merancang pengembangan kawasan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut transformasi transmigrasi sebagai salah satu instrumen pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.
Di Kobalima Timur, konsep tersebut diterapkan melalui pengembangan sistem data terintegrasi.
Data petani, lahan, produksi, infrastruktur, dan persoalan masyarakat diharapkan tidak lagi sekadar menjadi arsip, tetapi menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan, mengukur perkembangan program, dan menyusun kebijakan yang lebih terarah.
Dengan basis data yang diperbarui secara berkelanjutan, pemerintah diharapkan dapat mengetahui kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan mengarahkan intervensi pembangunan secara lebih terukur.
