BeritaTrend.id|– JAKARTA — Ada satu adegan yang kini kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan.
Pada Senin, 14 September 2026, Purbaya masih duduk sebagai Menteri Keuangan dan menghadiri rapat kerja bersama Komite IV DPD RI.
Agenda rapat membahas APBN 2027, Nota Keuangan, serta sejumlah kebijakan fiskal pemerintah.
Namun, rapat tersebut berubah menjadi momen terakhir Purbaya sebagai bendahara negara.
Di tengah rapat, pimpinan sidang meminta Purbaya menghentikan pembicaraan karena ada telepon dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Purbaya kemudian meninggalkan ruang rapat.
Beberapa jam setelah itu, Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru, menggantikan Purbaya.
Pergantian tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026.
Peristiwa yang terjadi dalam hitungan jam itu membuat potongan video Purbaya meninggalkan rapat kembali ramai diperbincangkan.
Pernyataan soal 40 pabrik baja China
Yang membuat situasi semakin menarik, sebelum meninggalkan rapat, Purbaya sempat menyampaikan pernyataan keras mengenai persoalan penerimaan negara.
Ia menyoroti dugaan ketidakpatuhan perpajakan sejumlah perusahaan baja asal China yang beroperasi di Indonesia.
Menurut Purbaya, terdapat sekitar 40 pabrik baja China yang dinilainya belum memenuhi kewajiban perpajakan secara penuh.
Purbaya juga mengungkap kecurigaannya terhadap kemungkinan adanya permainan dalam pengawasan pajak dan Bea Cukai.
Ia bahkan mengatakan telah memerintahkan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, tetapi tidak satu pun diperiksa.
Dalam salah satu kasus yang kemudian diperiksa di kawasan Pulogadung, Purbaya menyebut potensi kewajiban pajaknya sedikitnya mencapai Rp200 miliar.
Jika pemeriksaan dilakukan lebih ketat, menurut dia, nilainya bahkan bisa mendekati Rp1 triliun untuk satu perusahaan.
Pernyataan tersebut tentu bukan tuduhan yang otomatis membuktikan adanya pelanggaran.
Dugaan ketidakpatuhan perpajakan tetap membutuhkan pemeriksaan dan pembuktian oleh otoritas terkait.
Tetapi secara politik dan ekonomi, pernyataan itu cukup keras.
Lalu mengapa Purbaya dihentikan?
Potongan video yang beredar di media sosial memunculkan narasi bahwa Purbaya sedang membongkar persoalan besar ketika tiba-tiba diminta berhenti karena ada telepon dari Mensesneg.
Narasi itu kemudian berkembang menjadi pertanyaan yang jauh lebih besar:
Apakah telepon tersebut berkaitan dengan keputusan Presiden mengganti Purbaya?
Jawabannya: belum ada bukti resmi yang menunjukkan hubungan sebab-akibat tersebut.
Yang dapat dipastikan adalah urutannya.
Purbaya mengikuti rapat DPD pada Senin siang. Di tengah rapat, ia diminta melihat telepon dari Mensesneg dan kemudian meninggalkan ruangan.
Pada hari yang sama, Prabowo melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikannya.
Kesamaan waktu itulah yang kemudian memicu spekulasi publik.
Namun, pemerintah belum menyatakan bahwa pergantian Purbaya disebabkan oleh pernyataannya mengenai 40 pabrik baja China.
Bukan sekadar video viral
Justru bagian paling menarik dari peristiwa ini bukan hanya soal siapa yang menelepon Purbaya.
Ada pertanyaan yang lebih besar: mengapa pergantian Menteri Keuangan dilakukan begitu cepat pada hari yang sama ketika Purbaya masih menjalankan agenda resmi di parlemen?
Purbaya masih menjalankan tugasnya pada pagi hingga siang hari.
Ia bahkan masih membahas kebijakan fiskal dan APBN 2027 bersama DPD, Bappenas, dan Bank Indonesia.
Sekitar pukul 14.30 WIB, ia meninggalkan rapat. Tidak lama kemudian, proses politik bergerak cepat.
Sore harinya, Suahasil Nazara dilantik di Istana Negara.
Dengan demikian, istilah “mendadak” memang punya dasar dari sisi kronologi. Tetapi alasan politik di balik keputusan tersebut masih menjadi pertanyaan.
“Malaikat Pencabut Nyawa Purbaya” dan perang opini di media sosial
Di media sosial, potongan video itu kemudian melahirkan berbagai tafsir.
Sebagian warganet menggunakan istilah satir seperti “Malaikat Pencabut Nyawa Purbaya” untuk menggambarkan sosok atau kekuatan yang dianggap mampu menghentikan langkah sang menteri.
Istilah tersebut tentu merupakan ekspresi warganet, bukan istilah resmi pemerintah.
Di sisi lain, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi.
Jika benar terdapat persoalan serius dalam penerimaan pajak, publik tentu ingin mengetahui bagaimana pemerintah menindaklanjutinya.
Apalagi Purbaya sendiri menyebut adanya dugaan permainan dalam pemeriksaan perusahaan dan persoalan kebocoran pada sektor pajak serta kepabeanan.
Tetapi pertanyaan itu harus dipisahkan dari spekulasi mengenai reshuffle.
Jangan sampai potongan video dijadikan bukti bahwa Purbaya dicopot karena hendak membongkar perusahaan tertentu.
Sampai saat ini, hubungan tersebut belum terbukti.
