BeritaTrend.id|- JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat normalisasi 137 sungai terdampak sedimentasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Langkah ini diperlukan untuk mengurangi risiko banjir susulan di tengah tingginya curah hujan.
Permintaan tersebut disampaikan Tito saat membuka rapat koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera di Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026.
Tito menjelaskan, sedimentasi membuat kapasitas sungai menampung dan mengalirkan air berkurang.
Kondisi ini meningkatkan potensi luapan ketika hujan deras mengguyur wilayah terdampak.
“Begitu sedimennya tinggi, ada curah hujan tinggi, dia meluber menjadi banjir . Artinya ada terus susulan-susulan [bencana] dan kita sedang bekerja [menangani itu],” ujar Tito.
Banjir susulan dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kota Padang, Solok, Tapanuli Tengah, Aceh Tenggara, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang.
Sejumlah ruas jalan dan jembatan yang sebelumnya telah diperbaiki juga kembali mengalami kerusakan.
Meski demikian, pemulihan pascabencana yang melanda Sumatera pada November 2025 terus menunjukkan kemajuan.
Berdasarkan data Satgas PRR per 26 Oktober 2026, bencana tersebut berdampak pada 53 kabupaten/kota, 498 kecamatan, serta 4.533 desa dan kelurahan.
Tito menyebut jumlah pengungsi yang sebelumnya mencapai lebih dari dua juta jiwa kini telah kembali ke rumah atau tempat tinggal lainnya.
Tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda.
Dari sisi infrastruktur, jalan dan jembatan secara umum telah kembali berfungsi.
“Jembatan, jalan rata-rata semuanya sudah fungsional, kecuali beberapa jembatan daerah … dan ini dikeroyok semua, baik oleh PU, TNI, Polri semua bergerak,” katanya.
Layanan pemerintahan dan komunikasi juga berangsur pulih.
Sebagian besar fasilitas kesehatan telah kembali beroperasi, meski enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara masih membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Pemerintah menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung selama tiga tahun, yakni 2026–2028.
Program ini melibatkan 33 kementerian dan lembaga dengan rencana induk yang mencakup 11.520 kegiatan.
Percepatan normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas untuk mengurangi risiko bencana berulang.
Pemerintah pusat dan daerah diharapkan terus memperkuat koordinasi agar pemulihan infrastruktur dan layanan dasar bagi masyarakat terdampak dapat berjalan optimal.
