BeritaTrend.id|- Jakarta — Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri bergerak cepat memulihkan layanan administrasi kependudukan bagi warga terdampak gempa magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dipimpin Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, enam tim pelayanan diterjunkan selama 24–27 Agustus 2026 ke tujuh kabupaten, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian untuk memastikan warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan tetap memperoleh pelayanan.
Tak sekadar mengirim petugas, Ditjen Dukcapil membawa perangkat perekaman dan pencetakan KTP-el serta berbagai bahan pendukung.
Pelayanan dilakukan langsung di lokasi terdampak dan pengungsian agar warga tidak perlu mendatangi kantor Dukcapil yang aksesnya bisa terputus akibat bencana.
“Dalam situasi bencana, negara harus hadir sedekat mungkin dengan masyarakat,” ujar Teguh Setyabudi.
Di Nagekeo, pelayanan dipusatkan di Posko Gereja Aeramo. Sementara di Ngada, petugas membuka layanan di Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung.
Dukungan serupa diberikan di Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur.
Selain pelayanan langsung, pemerintah daerah menerima perangkat serta bahan pencetakan dokumen agar pelayanan tetap berjalan setelah tim pusat meninggalkan lokasi.
Untuk wilayah Ngada dan Nagekeo, Ditjen Dukcapil mengerahkan dua set perangkat perekaman dan pencetakan KTP-el.
Dukungan juga diberikan dalam bentuk blangko KTP-el, ribbon, film, kertas, dan printer.
Pelayanan kemudian diperluas ke Ende dan Sikka. Pola yang diterapkan tetap sama, yakni mendatangi warga sekaligus memperkuat kapasitas Dukcapil daerah.
Bukan Sekadar KTP-el
Di tengah kondisi darurat, dokumen kependudukan memiliki peran penting.
KTP-el dan dokumen administrasi lainnya dibutuhkan warga untuk mengakses bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga berbagai pelayanan publik.
Karena itu, pemulihan identitas menjadi bagian penting dalam penanganan pascabencana.
Kehilangan dokumen bukan hanya persoalan administratif, tetapi dapat menghambat warga mendapatkan hak dan layanan yang dibutuhkan.
Gerakan jemput bola Ditjen Dukcapil di Flores menunjukkan bahwa pemulihan pascagempa tidak berhenti pada pembangunan kembali rumah dan fasilitas umum.
Identitas warga juga harus segera dipulihkan agar kehidupan administratif masyarakat dapat kembali berjalan.
