BeritaTrend.id|- JAKARTA — Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) memasuki tahap pemeriksaan sejumlah pihak yang dinilai memiliki informasi terkait pelaksanaan program tersebut.
Pada Senin, 24 Agustus 2026, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung memeriksa enam orang saksi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025 hingga 2026.
Keenam saksi tersebut berasal dari berbagai posisi yang bersinggungan dengan pelaksanaan program, mulai dari mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), karyawan swasta, hingga pemasok peralatan makan.
Mereka adalah RSA dari Mitra SPPG Kabupaten Lampung Timur, S dari Mitra SPPG Ciputat, SDS selaku karyawan swasta, U dari Mitra SPPG Kabupaten Lebak, MA selaku supplier ompreng, serta HD dari Mitra SPPG Cibadak.
Enam saksi, enam mata rantai pelaksanaan MBG
Pemeriksaan terhadap enam saksi tersebut menarik perhatian karena latar belakang mereka berada di sejumlah titik berbeda dalam ekosistem pelaksanaan MBG.
Ada saksi yang berasal dari mitra SPPG di daerah, ada pihak swasta, dan terdapat pula supplier ompreng.
Secara faktual, pemeriksaan lintas posisi seperti ini dapat menjadi bagian dari upaya penyidik memetakan bagaimana sebuah program pemerintah dijalankan dari tingkat pengelolaan hingga kebutuhan operasional di lapangan.
Namun, keterangan enam saksi tersebut belum dapat disimpulkan sebagai bukti keterlibatan mereka dalam tindak pidana.
Status pemeriksaan sebagai saksi juga tidak serta-merta menunjukkan seseorang telah melakukan pelanggaran hukum.
Justru, dari pemeriksaan saksi inilah penyidik dapat menguji berbagai informasi, mencocokkan keterangan antarpihak, serta menelusuri rangkaian fakta yang berkaitan dengan perkara yang sedang disidik.
Mengapa pemeriksaan mitra SPPG dan supplier penting?
Program MBG melibatkan jaringan pelaksanaan yang cukup luas.
Karena itu, pemeriksaan terhadap pihak yang berada di lapangan menjadi salah satu bagian penting dalam membangun konstruksi perkara.
Mitra SPPG, misalnya, berada pada posisi yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan layanan pemenuhan gizi.
Sementara supplier ompreng berkaitan dengan penyediaan salah satu kebutuhan pendukung operasional.
Dari perspektif penyidikan, keterangan dari pihak-pihak tersebut berpotensi membantu menjelaskan bagaimana mekanisme kerja berlangsung, siapa saja yang berhubungan dalam proses pengadaan atau pelaksanaan, serta apakah terdapat ketidaksesuaian antara prosedur yang seharusnya dengan praktik yang terjadi.
Tetapi, sejauh informasi yang tersedia, penyidik belum mengungkap secara terbuka substansi keterangan masing-masing saksi maupun temuan spesifik yang diperoleh dari pemeriksaan tersebut.
Penyidikan bukan sekadar mengejar pengakuan
Dalam perkara dugaan korupsi, pemeriksaan saksi bukan sekadar mencari pengakuan.
Penyidik perlu menyusun rangkaian alat bukti yang saling berkaitan agar konstruksi perkara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Karena itu, pemeriksaan enam saksi pada 24 Agustus 2026 dapat dibaca sebagai bagian dari proses memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan perkara.
Kejaksaan menyatakan pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG di BGN.
Penyidikan juga disebut dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.
Titik krusial: bagaimana tata kelola MBG diuji
Kasus ini pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai enam orang yang diperiksa.
Pertanyaan yang lebih besar berada pada bagaimana tata kelola sebuah program nasional dijalankan ketika melibatkan banyak pihak dan rantai pelaksanaan di berbagai daerah.
Pemeriksaan terhadap mitra SPPG dari Lampung Timur, Ciputat, Lebak, dan Cibadak memperlihatkan bahwa penyidikan menyentuh pihak-pihak yang berada di level pelaksanaan.
Kehadiran supplier ompreng juga menunjukkan bahwa penyidik memeriksa unsur pendukung operasional program.
Di sinilah proses penyidikan menjadi penting.
Setiap keterangan perlu diuji dengan bukti lain agar dapat diketahui apakah terdapat penyimpangan, bagaimana pola penyimpangan tersebut terjadi, serta siapa yang pada akhirnya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila unsur tindak pidana terbukti.
Untuk saat ini, belum tepat menarik kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab secara pidana hanya berdasarkan pemeriksaan enam saksi tersebut.
Publik masih menunggu hasil pengembangan penyidikan, termasuk apakah pemeriksaan lanjutan akan membuka fakta baru mengenai tata kelola program MBG sepanjang 2025–2026.
Yang jelas, pemeriksaan enam saksi pada Senin, 24 Agustus 2026 menjadi salah satu tahapan penting dalam upaya penyidik mengurai perkara dugaan korupsi di balik pengelolaan program Makan Bergizi Gratis.
