BeritaTrend.id|- JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta percepatan realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.
Tito yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menekankan agar anggaran yang telah disetujui segera diwujudkan dalam program pemulihan di daerah terdampak.
Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Satgas PRR Pascabencana Sumatera di Posko Satgas PRR, Jakarta, Rabu, 2 September 2026.
Tito mengatakan waktu pelaksanaan program pada 2026 semakin terbatas.
Karena itu, kementerian dan lembaga yang terlibat diminta tidak menunda pelaksanaan program setelah anggaran tersedia.
Pemerintah mengalokasikan anggaran rehab-rekon pascabencana Sumatera secara bertahap dengan melibatkan 33 kementerian dan lembaga.
Sebagian besar kementerian dan lembaga utama telah mendapatkan persetujuan anggaran dan mulai menjalankan program di wilayah terdampak.
Namun, masih ada sejumlah kementerian dan lembaga yang belum memperoleh persetujuan anggaran karena dokumen pendukung dan rincian program dinilai belum lengkap.
Tito meminta para penanggung jawab program segera melengkapi dokumen tersebut agar proses persetujuan anggaran dapat dipercepat.
“Prestasi rekan-rekan adalah bagaimana caranya bisa ngegolin ini dengan menunjukkan dan meyakinkan dokumennya lengkap,” kata Tito.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Posko Satgas PRR bersama PIC kementerian dan lembaga diminta meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, terutama Direktorat Jenderal Anggaran.
Sementara bagi kementerian dan lembaga yang anggarannya telah tersedia, Tito meminta program segera dijalankan.
Sejumlah sektor yang telah bergerak antara lain pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, agama, kehutanan, serta pemberdayaan UMKM.
Satgas PRR juga mengawal penggunaan dukungan anggaran bagi pemerintah daerah terdampak.
Salah satu bentuk dukungan tersebut berupa Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun.
Tito menegaskan tambahan anggaran itu harus diprioritaskan untuk kebutuhan akibat bencana yang belum mampu ditangani pemerintah pusat.
“Fokusnya adalah masalah-masalah kebencanaan,” ujar Tito.
