banner 728x90
Daerah  

Tergiur Gaji Rp150 Ribu per Hari, 7 Warga Pangalengan Terlantar di Maluku Utara

BeritaTrend.id | – BANDUNG – Tawaran pekerjaan dengan upah Rp150 ribu per hari justru membawa tujuh warga Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, ke situasi sulit.

Berangkat dengan harapan memperoleh penghasilan di luar daerah, mereka malah terlantar di Maluku Utara setelah pekerjaan yang dijanjikan ternyata sudah dikerjakan orang lain.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung.

Dinas Sosial Kabupaten Bandung kini memperkuat edukasi kepada masyarakat agar lebih selektif menerima tawaran pekerjaan, terutama yang berasal dari luar daerah dan belum memiliki kejelasan mengenai perusahaan, lokasi, maupun kepastian proyek.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Ningning Hendasah, mengatakan pencegahan harus dimulai dari lingkungan paling dekat dengan masyarakat, yakni desa.

Menurut dia, komunikasi dan sosialisasi secara langsung diperlukan agar warga tidak mudah tergiur iming-iming upah tinggi tanpa memastikan kebenaran informasi pekerjaan.

“Upaya yang dilakukan sebenarnya dimulai dari desa. Harus ada solusi dan komunikasi serta sosialisasi kepada masyarakat agar mereka berhati-hati dan tidak tergiur dengan tawaran upah di daerah lain,” ujar Ningning di Bandung, Jumat.

Dijanjikan Upah Rp150 Ribu, Proyek Ternyata Sudah Digarap

Berdasarkan informasi yang diterima Dinas Sosial, tujuh warga Pangalengan tersebut berangkat ke Maluku Utara setelah mendapatkan tawaran pekerjaan dengan bayaran Rp150 ribu per hari.

Namun, setibanya di lokasi, mereka mendapati proyek yang menjadi tujuan keberangkatan ternyata sudah dikerjakan oleh pekerja lain. Akibatnya, pekerjaan yang diharapkan tidak tersedia.

Situasi tersebut membuat para pekerja kehilangan sumber penghasilan.

Mereka akhirnya memutuskan mengundurkan diri setelah sempat bekerja selama lima hari.

Di tengah kondisi tanpa kepastian pekerjaan dan keterbatasan biaya untuk kembali ke kampung halaman, ketujuh warga itu kemudian mendapat bantuan penampungan di Desa Nurweda.

Di desa tersebut, mereka memperoleh perlakuan baik, mulai dari tempat tinggal hingga pemenuhan kebutuhan dasar.

Bahkan, warga setempat memberikan kesempatan kepada mereka untuk bekerja sementara dalam kegiatan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Pemkab Bandung Bantu Proses Pemulangan

Kesulitan biaya perjalanan menjadi persoalan berikutnya yang harus dihadapi para pekerja tersebut.

Tanpa penghasilan yang cukup, mereka kesulitan membiayai perjalanan pulang ke Kabupaten Bandung.

Menanggapi kondisi itu, Dinas Sosial Kabupaten Bandung berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bandung serta sejumlah pihak terkait untuk mengupayakan pemulangan mereka.

Koordinasi juga dilakukan dengan Dinas Sosial Provinsi Halmahera dan pihak pemerintah desa yang menampung warga asal Pangalengan tersebut.

Ningning mengapresiasi bantuan yang diberikan masyarakat Desa Nurweda karena para pekerja tidak dibiarkan menghadapi kesulitan sendirian.

Selama menunggu proses kepulangan, kebutuhan dasar mereka tetap diperhatikan.

Puluhan Warga Terlantar Jadi Perhatian Dinsos

Kasus tujuh warga Pangalengan tersebut bukan satu-satunya persoalan warga terlantar yang ditangani pemerintah daerah.

Dinas Sosial Kabupaten Bandung mencatat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) telah menangani sekitar 62 warga terlantar sepanjang tahun ini.

Sebagian di antaranya merupakan warga yang membutuhkan pendampingan dan bantuan untuk kembali ke daerah asal karena mengalami persoalan ekonomi maupun keterbatasan biaya perjalanan.

Angka tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah daerah.

Selain penanganan darurat, langkah pencegahan dinilai penting agar masyarakat tidak terus menghadapi risiko serupa ketika mencari pekerjaan di luar daerah.

Pemkab Bandung pun didorong untuk memperkuat sosialisasi melalui pemerintah desa, sekaligus menghadirkan solusi lapangan kerja yang lebih mudah diakses masyarakat.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa tawaran pekerjaan dengan upah menarik tidak selalu menjamin kepastian.

Sebelum berangkat, calon pekerja perlu memeriksa identitas pemberi kerja, alamat proyek, jenis pekerjaan, kesepakatan upah, hingga kepastian tersedianya pekerjaan.

Sebab, kesempatan memperoleh penghasilan seharusnya membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik, bukan justru membuat seseorang kehilangan pekerjaan, kehabisan biaya, dan terlantar jauh dari kampung halaman.