Prabowo dan Bursa Cawapres: Mengapa Dasco Diperhitungkan?

BeritaTrend.id | – JAKARTA – Nama Sufmi Dasco Ahmad mulai menjadi salah satu figur yang diperhitungkan dalam pembicaraan mengenai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Di tengah menguatnya kecenderungan partai-partai koalisi menyerahkan penentuan sosok pendamping kepada presiden, pengalaman politik dan kemampuan komunikasi Dasco menjadi modal yang menarik untuk dicermati.

Sejumlah partai pendukung pemerintah, termasuk PAN, Demokrat, PKB, dan Golkar, dikabarkan tidak memaksakan kader masing-masing untuk mengisi posisi wakil presiden.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahkan menyatakan koalisi telah memiliki kesepahaman untuk mendukung kader Gerindra.

Dalam dinamika tersebut, sejumlah nama mencuat, antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani.

Ketiganya memiliki kedekatan dengan Prabowo, tetapi membawa pengalaman dan karakter kepemimpinan yang berbeda.

Dasco memiliki rekam jejak panjang di parlemen, organisasi partai, serta komunikasi politik lintas kekuatan.

Sementara Sugiono mempunyai pengalaman dalam diplomasi internasional dan pemerintahan. Adapun Muzani dikenal melalui kiprahnya dalam struktur dan konsolidasi Partai Gerindra.

Namun, di antara nama-nama tersebut, Dasco memiliki satu modal yang menarik perhatian: kemampuannya mengelola persoalan politik sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Bukan Sekadar Loyalitas, Prabowo Membutuhkan Wapres yang Mampu Bekerja

Menentukan wakil presiden tidak cukup hanya mempertimbangkan loyalitas, popularitas, atau penerimaan partai koalisi.

Jabatan tersebut membutuhkan kapasitas untuk membantu presiden menjalankan pemerintahan.

Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden.

Artinya, posisi wakil presiden bukan sekadar pengganti ketika kepala negara berhalangan, melainkan juga dapat menjadi bagian penting dalam memastikan pemerintahan berjalan efektif.

Tantangan pemerintahan Prabowo masih cukup besar.

Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, pembangunan sekolah, koperasi desa, ketahanan pangan, pelayanan kesehatan, hingga pemberdayaan nelayan membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Persoalannya bukan hanya ketersediaan anggaran.

Pelaksanaan program, pengawasan, komunikasi publik, serta kemampuan menyelesaikan hambatan birokrasi dan politik juga menentukan keberhasilan kebijakan.

Dalam situasi seperti itu, wakil presiden yang mampu membaca persoalan, membangun komunikasi, dan meredam ketegangan politik berpotensi memberikan nilai tambah bagi pemerintahan.

Gaya Tenang Dasco dalam Menghadapi Persoalan Politik

Salah satu karakter yang menonjol dari Dasco adalah pendekatannya yang relatif tenang ketika menghadapi polemik.

Ia tidak selalu merespons kritik dengan pernyataan keras. Dalam sejumlah situasi, Dasco justru memilih menjelaskan persoalan secara terukur dan membuka jalan penyelesaian.

Kemampuan mengendalikan respons emosional merupakan salah satu aspek penting dalam kepemimpinan.

Psikolog James J. Gross melalui kajiannya tentang emotion regulation (1998) menjelaskan bahwa pengaturan emosi membantu seseorang menentukan tindakan berdasarkan tujuan dan konsekuensi, bukan sekadar dorongan sesaat.

Karakter tersebut dapat dilihat dari beberapa peristiwa politik yang melibatkan Dasco.

Pada Februari 2025, misalnya, muncul polemik distribusi LPG 3 kilogram setelah pemerintah membatasi penjualan melalui pengecer.

Kebijakan tersebut memicu antrean masyarakat di sejumlah daerah.

Dasco menyampaikan persoalan itu kepada Presiden Prabowo.

Pemerintah kemudian menginstruksikan agar pengecer kembali diperbolehkan menjual LPG sambil pembenahan administrasi dilakukan secara bertahap.

Dasco juga mengakui penerapan kebijakan sebelumnya terlalu mendadak dan kurang disosialisasikan.

Pengakuan tersebut memperlihatkan pentingnya evaluasi kebijakan ketika pelaksanaannya menimbulkan kesulitan bagi masyarakat.

Peristiwa lain terjadi saat gelombang demonstrasi pada akhir Agustus hingga September 2025.

Ketika tekanan publik terhadap DPR meningkat, Dasco bersama pimpinan DPR membuka dialog dengan mahasiswa.

Pimpinan DPR juga menyampaikan permintaan maaf atas kekurangan lembaga tersebut.

Selanjutnya, DPR mengumumkan penghentian tunjangan perumahan anggota dan moratorium kunjungan kerja luar negeri.

Meski tidak seluruh tuntutan demonstran terpenuhi, respons tersebut memperlihatkan bahwa dialog dan penyesuaian kelembagaan dapat menjadi jalan untuk mengurangi ketegangan.

Pendekatan ini sejalan dengan gagasan principled negotiation yang diperkenalkan Roger Fisher dalam buku Getting to Yes (1981).

Intinya, penyelesaian konflik sebaiknya berangkat dari kepentingan bersama, bukan memperbesar pertentangan antarindividu.

Kelincahan Politik dan Kemampuan Membaca Situasi

Kemampuan Dasco mengelola komunikasi politik juga terlihat dalam sejumlah agenda lainnya.

Pada April 2025, ketika Presiden Prabowo bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Dasco menjelaskan bahwa pertemuan kedua tokoh berlangsung hangat.

Ia sekaligus mengakui tidak mengetahui seluruh isi pembicaraan tertutup tersebut.

Sikap tersebut menunjukkan pentingnya keterbukaan mengenai batas informasi.

Dalam politik, pernyataan yang berlebihan justru berpotensi melahirkan spekulasi dan memperkeruh hubungan antarkekuatan politik.

Dimensi lain terlihat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Setelah melalui proses panjang selama lebih dari dua dekade, pada April 2026 Dasco memimpin rapat pengambilan keputusan tingkat pertama yang menyetujui RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembahasan paripurna.

Kemajuan ini bukan semata-mata hasil kerja seorang pimpinan DPR.

Ada perjuangan panjang berbagai kelompok masyarakat sipil, aktivis, dan pihak yang memperjuangkan perlindungan pekerja rumah tangga. Namun, keterlibatan pimpinan parlemen tetap menjadi faktor penting dalam mendorong agenda tersebut.

Pada Agustus 2026, Dasco juga menyampaikan target penyelesaian RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026.

Bahkan, pimpinan DPR menyatakan kesediaan mundur apabila komitmen tersebut tidak terpenuhi.

Pernyataan itu tentu harus dibuktikan melalui realisasi.

Sebab, kredibilitas politik tidak hanya dibangun melalui keberanian menyampaikan janji, tetapi juga melalui kemampuan memenuhi target yang disampaikan kepada publik.

Dasco dan Sugiono, Dua Figur dengan Jalur Pengalaman Berbeda

Jika dibandingkan dengan Sugiono, Dasco memiliki pengalaman lebih panjang dalam mengelola dinamika parlemen dan hubungan politik domestik.

Sugiono, yang lebih muda 12 tahun, memiliki pengalaman diplomasi internasional, legislatif, dan pemerintahan.

Pengalaman tersebut merupakan modal tersendiri yang dapat terus dikembangkan.

Perbedaan usia dan latar belakang tidak otomatis menentukan siapa yang lebih layak menjadi wakil presiden.

Keduanya memiliki jalur pengalaman yang berbeda dan dapat menawarkan kontribusi berlainan bagi pemerintahan.

Namun, kebutuhan pemerintahan Prabowo dalam beberapa tahun mendatang membutuhkan figur yang tidak hanya mampu menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memahami kompleksitas hubungan antarlembaga, membaca risiko politik, serta menjaga koordinasi program prioritas.

Dalam konteks tersebut, pengalaman Dasco di parlemen menjadi salah satu keunggulan yang patut dipertimbangkan.

Stabilitas Politik Harus Berujung pada Kesejahteraan Rakyat

Kemampuan menjaga stabilitas politik bukanlah tujuan akhir pemerintahan.

Stabilitas seharusnya menjadi sarana agar kebijakan publik dapat berjalan dan menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.

Pemikiran ekonom sekaligus filsuf penerima Nobel Ekonomi, Amartya Sen, dalam Development as Freedom (1999), menekankan bahwa pembangunan harus diukur melalui peningkatan kemampuan dan kebebasan nyata masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan seorang wakil presiden tidak cukup diukur dari kedekatannya dengan presiden atau kemampuannya menjaga hubungan antarpartai.

Ukuran yang lebih penting adalah kontribusinya terhadap kualitas keputusan pemerintah, efektivitas pelaksanaan program, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Dasco memiliki sejumlah modal yang relevan untuk kebutuhan tersebut.

Pengalaman parlemen, kemampuan komunikasi politik, pengendalian diri, serta jejaring lintas kekuatan politik menjadi faktor yang membuat namanya layak diperhitungkan.

Meski demikian, keputusan mengenai calon wakil presiden tetap berada dalam kewenangan konstitusional Presiden Prabowo sesuai mekanisme yang berlaku.

Proses politik tersebut semestinya dilakukan dengan pertimbangan matang dan kepentingan rakyat sebagai orientasi utama.

Pada akhirnya, wakil presiden yang dibutuhkan bukan sekadar sosok yang selalu sejalan dengan presiden.

Ia harus mampu memberikan masukan kritis, membantu menyelesaikan persoalan, dan memastikan kebijakan pemerintah tidak berhenti sebagai janji politik.

Dalam politik, kecerdikan tidak selalu ditunjukkan melalui kemenangan dalam pertarungan.

Terkadang, kualitas kepemimpinan justru terlihat dari kemampuan mencegah konflik yang tidak perlu tanpa mengorbankan prinsip.

Ketenangan harus melahirkan keputusan. Kelincahan harus memiliki arah. Dan kekuasaan, pada akhirnya, harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat.