BeritaTrend.id | – JAKARTA – Sejumlah tokoh nasional dan pimpinan organisasi masyarakat menyuarakan lima tuntutan rakyat dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia yang digelar di Jakarta, Minggu.(08/11/26).
Melalui simbol salam lima jari, mereka menyerukan persatuan masyarakat untuk menjaga kedaulatan negara, melawan oligarki, hingga mendesak penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Ketua Pelaksana Aksi Rakyat Bela Indonesia, Bachtiar Nasir, mengatakan kondisi Indonesia tengah menghadapi persoalan serius.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden serta sejumlah tokoh, pimpinan lembaga, dan organisasi masyarakat.
Menurut Bachtiar, tindakan tersebut bukan sekadar persoalan pelanggaran privasi, melainkan menyangkut keamanan negara dan kedaulatan bangsa.
Ia menuding adanya pihak-pihak yang memanfaatkan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Bukan cuma pihak negara, tapi kami pun, para tokoh, para pimpinan lembaga, dan LSM menjadi korban penyadapan ilegal oleh para pengkhianat negara dan bangsa ini,” ujar Bachtiar dalam aksi tersebut.
Ia menegaskan, gerakan ini terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang.
Aksi tersebut juga direncanakan berlanjut pada Minggu, 15 November, dengan jumlah peserta yang lebih besar sekaligus memperingati Hari Pahlawan.
Lima Tuntutan Rakyat dalam Aksi Bela Indonesia
Dalam deklarasi tersebut, terdapat lima agenda utama yang disuarakan sebagai bentuk desakan kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar lebih serius menjaga kepentingan nasional.
1. Mengajak seluruh rakyat bersatu membela Indonesia
Tuntutan pertama menekankan pentingnya persatuan nasional.
Masyarakat diajak mengesampingkan perbedaan suku, agama, golongan, maupun pandangan politik demi menjaga keutuhan dan masa depan Indonesia.
Bachtiar menyebut situasi bangsa membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk menghadapi berbagai ancaman terhadap kepentingan nasional.
2. Melawan pihak yang dianggap mengkhianati bangsa dan negara
Tuntutan kedua menyerukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang dinilai merugikan kepentingan negara.
Seruan ini mencakup dugaan penyalahgunaan kewenangan, tindakan yang mengancam kedaulatan, serta praktik yang dianggap mengorbankan kepentingan rakyat.
3. Menolak oligarki dan penguasaan aset negara
Persoalan oligarki juga menjadi perhatian utama dalam aksi tersebut.
Massa menyerukan penolakan terhadap dominasi kelompok tertentu dalam penguasaan aset strategis negara.
Mereka menilai kekayaan nasional semestinya dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan terkonsentrasi pada kepentingan segelintir pihak.
4. Mendesak pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 secara utuh
Tuntutan keempat berkaitan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Para peserta aksi mendesak agar prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, aset strategis, serta sektor-sektor penting perekonomian nasional.
5. Menuntut penegakan hukum secara konsisten
Tuntutan terakhir menyoroti pentingnya supremasi hukum.
Mereka meminta seluruh keputusan hukum, khususnya yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), dilaksanakan secara konsisten.
Penegakan hukum dinilai harus berlaku adil bagi seluruh warga negara tanpa membedakan jabatan, kekuasaan, maupun kedudukan politik.
Sejumlah Tokoh Nasional Turut Deklarasikan Tuntutan
Aksi Rakyat Bela Indonesia tersebut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan pimpinan organisasi masyarakat.
Di antaranya Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar, Jimly Asshiddiqie, serta Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Seni Budaya, Ustaz Erick Yusuf.
Hadir pula Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung, mantan Staf Khusus Menteri BUMN Said Didu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah Faisol Nasar, serta Presiden Lajnah Tanfidziyah Pimpinan Pusat Syarikat Islam Ferry Juliantono.
Kehadiran para tokoh tersebut menjadi bagian dari deklarasi lima tuntutan yang membawa isu persatuan nasional, kedaulatan ekonomi, pengelolaan aset negara, dan penegakan hukum ke ruang publik.
Melalui gerakan ini, penyelenggara berharap tuntutan yang disampaikan tidak berhenti sebagai seruan dalam aksi massa.
Mereka menginginkan adanya perhatian dan langkah nyata dari pemerintah maupun lembaga terkait untuk memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas dalam penyelenggaraan negara.
Lima tuntutan tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa persoalan kedaulatan, pengelolaan kekayaan nasional, dan keadilan hukum merupakan isu yang membutuhkan pengawasan serta partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.
