BeritaTrend.id|– JAKARTA – Kunjungan kerja spesifik pada Selasa, 7 April 2026, menyoroti dua isu utama: penguatan pengawasan pertanahan dan percepatan transformasi layanan digital.
Agenda ini berlangsung di Kantor Pertanahan setempat dan menjadi bagian dari upaya memastikan tata kelola agraria berjalan transparan dan akuntabel.
Rombongan dipimpin Ketua Komisi II, , yang menegaskan pentingnya pelayanan publik berbasis digital guna menekan potensi praktik ilegal seperti mafia tanah.
Ia menyebut, modernisasi sistem harus sejalan dengan perlindungan hak masyarakat.
Dalam pertemuan yang dihadiri pejabat , termasuk dan , Komisi II mengapresiasi inovasi layanan digital berupa Virtual Office.
Sistem ini memungkinkan masyarakat mengurus administrasi pertanahan tanpa harus datang langsung ke kantor.
Namun, DPR juga menyoroti sejumlah pekerjaan rumah.
Tunggakan berkas layanan diminta segera dituntaskan demi kepastian waktu bagi masyarakat.
Selain itu, penguatan keamanan data digital dinilai krusial untuk menutup celah praktik mafia tanah.
Isu lain yang mengemuka adalah percepatan sertifikasi tanah wakaf serta penyelesaian sengketa agraria.
Komisi II menekankan pentingnya mediasi yang transparan dan sinkronisasi rencana tata ruang wilayah agar tidak menghambat investasi.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, , menyatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas layanan.
“Kami fokus pada transparansi, kecepatan, dan pencegahan sengketa sejak dini,” ujarnya.
Kunjungan ini diharapkan melahirkan rekomendasi strategis untuk memperkuat regulasi pertanahan sekaligus mendorong pelayanan publik yang lebih modern dan responsif.
(FAISOL.S.Ag)*
