BeritaTrend.id|– Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat perannya dalam pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan layanan pertanahan semakin mudah diakses masyarakat melalui sistem terpadu satu atap.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa kehadiran layanan pertanahan di MPP menjadi kebutuhan penting bagi publik.
Ia menyebutkan, optimalisasi layanan terus dilakukan agar sejalan dengan standar pelayanan nasional.
“Pelayanan di MPP harus terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” kata Dalu saat membuka webinar penguatan layanan pertanahan, Kamis, 2 April 2026.
Dalam evaluasi yang dilakukan bersama Kementerian PANRB, sejumlah aspek menjadi perhatian utama, terutama koordinasi antarinstansi.
Integrasi layanan dengan lembaga lain seperti Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah dinilai krusial untuk menciptakan pelayanan yang efisien.
Selain itu, kualitas layanan juga menjadi sorotan. ATR/BPN menekankan pentingnya perbaikan yang berkelanjutan, sistematis, dan terstruktur di seluruh titik layanan, termasuk kantor pertanahan yang terhubung dengan MPP.
Dalu juga meminta seluruh jajaran, mulai dari kepala kantor hingga staf teknis, untuk lebih responsif dalam memastikan pelayanan berjalan optimal.
Sementara itu, Kementerian PANRB mencatat hingga kini terdapat 305 MPP yang tersebar di Indonesia.
Dari jumlah tersebut, ATR/BPN telah hadir di 239 MPP, menjadikannya salah satu instansi dengan tingkat partisipasi tertinggi.
Pemerintah pun mendorong perluasan MPP ke berbagai wilayah, seiring tingginya respons positif masyarakat terhadap model layanan terpadu ini.
Webinar ini diikuti sekitar 500 peserta dari berbagai daerah, sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan penyamaan persepsi dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis MPP.
