BeritaTrend.id|– TANGERANG, 23 Januari 2026 – Komitmen Pemerintah Kota Tangerang dalam menegakkan Peraturan Daerah kembali diuji.
DPRD Kota Tangerang menjadwalkan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah proyek bangunan di Jalan MH Thamrin, Kecamatan Pinang, yang diduga melanggar Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Sidak ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD menyusul meningkatnya keluhan warga terkait aktivitas pembangunan yang dinilai mengabaikan aturan perizinan.
DPRD menegaskan, sidak bukan sekadar formalitas, melainkan langkah konkret untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai hukum.
Sumber di lingkungan DPRD menyebutkan, tindakan tegas diperlukan agar pelanggaran tata ruang tidak menjadi preseden buruk.
“Penegakan aturan adalah mandat konstitusi. Tidak boleh ada toleransi terhadap pembangunan tanpa izin,” ujar sumber tersebut.
Warga sekitar pun mendesak agar sidak berujung pada sanksi nyata.
Anton, perwakilan warga Kelurahan Panunggangan, menilai pembiaran terhadap bangunan tanpa izin berpotensi merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merusak wibawa pemerintah.
“Kami butuh tindakan, bukan sekadar wacana. Jika melanggar, harus disegel dan ditindak tegas,” kata Anton.
Masyarakat juga meminta hasil sidak diumumkan secara terbuka guna mencegah dugaan praktik kolusi.
Mereka mengingatkan, lemahnya penegakan hukum hanya akan memicu maraknya pembangunan liar di Kota Tangerang.
Kini, publik menunggu langkah lanjutan DPRD dan Pemkot Tangerang: apakah sidak ini menjadi titik balik penertiban tata ruang, atau kembali berakhir tanpa sanksi nyata.
