BeritaTrend.id.|– Jakarta – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Kemenimipas RI) meluncurkan Pedoman Manajemen Komunikasi Krisis Pemasyarakatan Terintegrasi atau Pasopati, Jumat (31/10/2025).
Acara berlangsung di Aula Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, diikuti jajaran Lapas dan Kanwil Pemasyarakatan secara daring dan luring.
Pedoman Pasopati disebut sebagai langkah strategis membangun sistem komunikasi publik yang terpadu, cepat, dan kredibel di seluruh unit pemasyarakatan.
“Krisis informasi bukan cuma soal peristiwa, tapi juga persepsi publik. Komunikasi yang cepat, akurat, dan terkoordinasi sangat menentukan reputasi lembaga,” ujar perwakilan pimpinan Kemenimipas dalam sambutan pembuka.
Satu Suara, Jaga Reputasi
Kepala Lapas Cipinang, Wachid Wibowo, menegaskan Pasopati menjadi panduan penting dalam menghadapi krisis informasi.
“Krisis tak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Kuncinya komunikasi publik yang cepat dan satu suara. Jaga reputasi, itu semangat Pasopati,” katanya.
Pedoman ini juga mengatur pembentukan Tim Komunikasi Krisis (TKK) di tiap Lapas dan Kanwil, dengan juru bicara resmi agar tidak terjadi tumpang tindih informasi.
Kolaborasi Media dan Akademisi
Untuk memperkaya perspektif, Kemenimipas menghadirkan narasumber dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat serta akademisi komunikasi.
Dari PWI hadir Zarman Syah (Sekolah Jurnalis Indonesia/SJI) dan Achmad Rizal (Humas PWI Pusat).
Dalam sesi penutup, Zarman memaparkan materi “Jurnalisme Data dan Transformasi Komunikasi Publik di Era Digital.”
“AI dan jurnalisme data membantu memilah fakta dari hoaks. Komunikasi publik harus membangun kepercayaan, bukan kepanikan,” ujarnya.
Achmad Rizal menambahkan pentingnya literasi media bagi petugas Lapas.
“Petugas Lapas sering jadi garda depan menghadapi opini publik. Karena itu, literasi media adalah kebutuhan, bukan pelengkap,” tegasnya.
Langkah Humanis dan Terbuka
Forum ini juga dihadiri akademisi dari berbagai universitas. Mereka menilai Pasopati sebagai tonggak reformasi komunikasi publik yang lebih terbuka dan kolaboratif.
Zarman menilai perubahan paradigma ini penting.
“Kini pemerintah belajar dari jurnalis dan akademisi soal membangun kepercayaan lewat komunikasi yang terbuka dan berempati,” katanya.
Kemenimipas berharap Pasopati menjadi pondasi baru komunikasi publik yang humanis, profesional, dan terpercaya.
“Krisis adalah ujian reputasi, dan reputasi hanya bisa dijaga dengan komunikasi yang jujur,” tutup Zarman.
