BeritaTrend.id. – Tanjungpinang – 3 Mei 2025. – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional sebagai langkah strategis menuju Visi Indonesia Emas 2045.
Penegasan ini disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Yusharto Huntoyungo, saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) 2025–2029 di Tanjungpinang, Jumat (2/5/2025).
“Visi Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai tanpa harmoni antara pusat dan daerah. Dokumen RPJMD harus menjadi cerminan RPJMN agar pembangunan lima tahunan punya arah yang jelas,” ungkap Yusharto.
Kepri Diapresiasi, Tapi Tantangan Masih Mengadang
Yusharto mengapresiasi capaian Provinsi Kepri yang berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 4,78%, jauh di bawah rata-rata nasional 8,57%. Kepri juga mencatatkan prestasi dalam penurunan angka stunting menjadi 16,8%, lebih baik dari rerata nasional 21,5%.
Namun, tidak semua indikator menggembirakan. Tingkat pengangguran terbuka di Kepri tercatat 6,39%, menjadikannya salah satu dari lima provinsi dengan pengangguran tertinggi di Indonesia.
Yusharto menekankan perlunya langkah konkret.
“Pemerintah daerah harus memperluas lapangan kerja, terutama di sektor unggulan dan ekonomi kreatif agar pengangguran bisa ditekan,” ujarnya tegas.
Inovasi Daerah Jadi Sorotan
Selain isu ketenagakerjaan, Kemendagri juga menyoroti pentingnya peningkatan Indeks Inovasi Daerah.
Saat ini, skor inovasi Kepri berada di angka 50,33%, dan ditargetkan tembus di atas 60% agar masuk kategori “sangat inovatif” pada akhir 2029.
Yusharto mendorong Pemprov Kepri untuk membina kabupaten/kota agar inovasi daerah merata dan berdampak luas.
“Inovasi bukan hanya soal teknologi, tapi juga menyangkut cara-cara baru dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Musrenbang, Momentum Strategis Wujudkan Pembangunan Partisipatif
Forum Musrenbang disebut Yusharto sebagai wadah penting untuk menyelaraskan kepentingan, menyusun strategi jangka menengah, serta menyepakati isu prioritas pembangunan.
Ia menekankan bahwa Musrenbang harus lebih dari sekadar formalitas, melainkan menjadi forum dialog lintas sektor yang produktif.
“Musrenbang adalah jantung dari perencanaan partisipatif. Gunakan forum ini untuk membangun kesepahaman dan komitmen lintas pemangku kepentingan,” tutupnya.
