BeritaTrend.id | – JAKARTA – Dugaan pelanggaran privasi tubuh siswi di SMPN 21 Surabaya, Jawa Timur, menuai perhatian publik.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengingatkan bahwa kedisiplinan di lingkungan sekolah tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak privasi dan martabat peserta didik, terutama anak perempuan.
Nihayatul menegaskan, sekolah semestinya menjadi ruang aman bagi anak untuk menimba ilmu, berkembang, sekaligus memahami dan mengenali tubuhnya sendiri.
Karena itu, setiap kebijakan pendisiplinan harus tetap menghormati batas privasi serta hak dasar siswa.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul dugaan tindakan seorang guru di SMPN 21 Surabaya yang meminta siswi mengangkat rok dan sedikit menurunkan celana dalam untuk memastikan apakah mereka sedang menstruasi atau tidak.
Menurut Nihayatul, jika dugaan tersebut benar terjadi, tindakan itu merupakan persoalan serius yang tidak dapat dibenarkan hanya dengan dalih menegakkan kedisiplinan atau memastikan siswi mengikuti salat berjamaah.
Nihayatul: Kedisiplinan Tak Boleh Melanggar Hak Tubuh Anak
Ia menilai, persoalan menstruasi merupakan kondisi biologis yang bersifat pribadi.
Oleh sebab itu, pemeriksaan yang menyangkut organ reproduksi anak harus dilakukan dengan sangat hati-hati, mengedepankan perlindungan, serta tidak mengabaikan persetujuan dan kenyamanan anak.
Nihayatul juga mengingatkan bahwa pendidikan kejujuran tidak seharusnya dibangun melalui tindakan yang berpotensi mempermalukan, mengintimidasi, atau membuat siswa merasa tidak berdaya di hadapan tenaga pendidik.
Menurut dia, ada batas yang wajib dipahami setiap guru ketika menjalankan kewenangan di lingkungan pendidikan.
Disiplin memang penting, tetapi penerapannya tidak boleh mengorbankan rasa aman dan harga diri peserta didik.
Jika anak justru merasa takut terhadap guru atau lingkungan sekolah akibat perlakuan yang melanggar privasi, tujuan pendidikan berisiko kehilangan makna.
Sekolah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru dapat berubah menjadi ruang yang menimbulkan tekanan psikologis.
Sekolah Harus Mencegah Kekerasan Berbasis Gender
Lebih jauh, Nihayatul memandang dugaan kasus di SMPN 21 Surabaya sebagai pengingat bahwa pelanggaran hak perempuan dan kekerasan berbasis gender dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk institusi pendidikan.
Padahal, sekolah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, intimidasi, maupun perlakuan yang merendahkan martabat anak.
Karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih kuat bagi tenaga pendidik mengenai perlindungan anak, kesehatan reproduksi, batas interaksi fisik, serta pentingnya menghormati privasi siswa.
Kasus ini juga perlu menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme pengawasan dan penanganan pengaduan di sekolah.
Setiap laporan dugaan pelanggaran hak anak harus ditindaklanjuti secara objektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.
Momentum 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Nihayatul turut mengingatkan bahwa perhatian terhadap kasus tersebut harus menjadi bagian dari upaya yang lebih luas dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.
Terlebih, peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang berlangsung setiap 25 November hingga 10 Desember tidak semestinya berhenti sebagai kampanye atau kegiatan seremonial.
Menurut dia, momentum tersebut perlu diterjemahkan menjadi tindakan nyata untuk membangun kesadaran bahwa setiap anak perempuan mempunyai hak atas keamanan, perlindungan, dan kendali terhadap tubuhnya sendiri.
Dengan demikian, perlindungan anak di lingkungan pendidikan tidak cukup hanya diwujudkan melalui aturan tertulis.
Diperlukan komitmen seluruh pihak, mulai dari guru, kepala sekolah, orang tua, hingga pemerintah, untuk memastikan tidak ada praktik pendisiplinan yang melanggar hak dan martabat peserta didik.
Sebab, pendidikan seharusnya mengajarkan anak tentang keberanian, kejujuran, dan rasa hormat, bukan menanamkan rasa takut ketika mereka berhadapan dengan orang yang memiliki otoritas.




