Kasus Migas Bekasi Rp2 Triliun, Wali Kota Diperiksa Kejagung Hari Ini

BeritaTrend.id | – JAKARTA – Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Bekasi berinisial TAT sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola PT Migas Bumi Kota Bekasi (Perseroda).

Perkara kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024 itu diduga menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp2 triliun.

Pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa sekitar pukul 10.00 WIB di Gedung Kejaksaan Agung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan agenda pemanggilan tersebut.

Menurut Anang, penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap orang nomor satu di Kota Bekasi itu.

Kejaksaan masih menunggu kedatangan yang bersangkutan untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

“Kalau terjadwal hari ini diperiksa sebagai saksi, kita tunggu saja,” ujar Anang di Jakarta.

Dugaan Penyimpangan Kerja Sama Migas Bekasi

Kasus dugaan korupsi ini berkaitan dengan pengelolaan sumur minyak di wilayah Kota Bekasi melalui kerja sama antara PT Migas Bumi Kota Bekasi dan PT Pertamina EP.

Dalam proses penyidikan, Kejagung menemukan indikasi penyimpangan tata kelola perusahaan serta pelanggaran terhadap sejumlah ketentuan perizinan.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian penyidik adalah dugaan tidak terpenuhinya mekanisme persetujuan DPRD dan perizinan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Anang menjelaskan, perusahaan daerah tersebut diduga menjalankan kerja sama tanpa memenuhi seluruh prosedur yang semestinya menjadi dasar pelaksanaan kegiatan usaha.

“Perusahaan itu baru dibentuk, di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD. Mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM,” kata Anang.

Dugaan pelanggaran tersebut kini menjadi salah satu fokus pendalaman penyidik.

Kejaksaan ingin mengungkap bagaimana proses kerja sama berlangsung, siapa saja pihak yang terlibat, serta bagaimana tata kelola perusahaan dijalankan selama periode tersebut.

Kerugian Negara Ditaksir Mencapai Rp2 Triliun

Nilai kerugian menjadi salah satu aspek penting dalam perkara ini.

Kejaksaan Agung memperkirakan dugaan kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp2 triliun.

Kerugian tersebut diduga tidak hanya berdampak pada perusahaan daerah, tetapi juga melibatkan pihak lain yang menjalankan kerja sama, termasuk PT Pertamina EP.

Anang menyebut penyimpangan dalam pengelolaan kerja sama itu diduga menyebabkan kerugian dan defisit bagi pihak-pihak terkait.

Kondisi tersebut menjadi perhatian penyidik karena perusahaan daerah semestinya mampu memberikan kontribusi bagi keuangan daerah, bukan justru menimbulkan beban anggaran.

“Uang itu yang rugi tidak hanya perusda yang membebani anggaran, tetapi pihak Pertamina juga mengalami kerugian,” ujarnya.

Meski demikian, angka Rp2 triliun tersebut masih merupakan estimasi kerugian yang disampaikan Kejagung dalam proses penyidikan.

Penghitungan dan pembuktian lebih lanjut menjadi bagian dari proses hukum yang sedang berjalan.

Penyidikan Diambil Alih Kejagung

Sebelum ditangani Kejaksaan Agung, perkara dugaan korupsi tata kelola PT Migas Bumi Kota Bekasi ditangani Kejaksaan Negeri Bekasi.

Namun, penyidikan kemudian diambil alih oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Pengambilalihan tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam kerja sama pengelolaan migas selama kurun waktu 2009 hingga 2024.

Saat ini, penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan meminta keterangan dari sejumlah pihak yang dianggap mengetahui proses pembentukan perusahaan, mekanisme perizinan, hingga pelaksanaan kerja sama dengan PT Pertamina EP.

Pemeriksaan Wali Kota Bekasi menjadi salah satu bagian dari upaya Kejagung menelusuri rangkaian kebijakan dan proses tata kelola perusahaan daerah tersebut.

Kejagung belum menyampaikan kesimpulan mengenai keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam perkara ini.

Pemeriksaan sebagai saksi merupakan bagian dari proses pengumpulan keterangan untuk memperjelas konstruksi perkara.

Kasus ini pun menjadi sorotan karena menyangkut pengelolaan aset dan potensi sumber daya migas daerah dengan nilai dugaan kerugian yang mencapai triliunan rupiah.