BeritaTrend.id|– BANDAR LAMPUNG — Dunia pendidikan Kota Bandar Lampung diterpa isu serius.
Sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan setempat diduga terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) terhadap kepala sekolah.
Modusnya beragam, mulai dari permintaan kontribusi kegiatan dinas hingga pungutan yang disebut-sebut berkaitan dengan agenda internal kedinasan.
Informasi yang dihimpun mengarah pada dugaan praktik yang berlangsung bukan hanya sekali.
Sejumlah kepala sekolah disebut telah lama menghadapi permintaan dana dengan berbagai dalih.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pungutan tersebut merupakan inisiatif pribadi oknum, atau justru telah berkembang menjadi pola yang dibiarkan dalam lingkungan birokrasi pendidikan?
Iuran perpisahan pengawas, siapa yang menentukan?
Salah satu dugaan yang mencuat adalah permintaan uang untuk kegiatan perpisahan pengawas dinas.
Setiap kepala sekolah disebut diminta menyetorkan dana sekitar Rp500 ribu hingga Rp750 ribu.
Jika informasi tersebut benar dan diberlakukan kepada banyak sekolah dasar di Bandar Lampung, total dana yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp80 juta hingga Rp100 juta.
Nilai itu bukan jumlah kecil. Persoalannya bukan semata-mata berapa uang yang diminta, melainkan siapa yang menginisiasi pungutan, siapa yang mengoordinasikan pengumpulan, ke mana dana disalurkan, dan apakah terdapat pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut.
Apabila kegiatan itu bersifat sukarela, perlu dijelaskan mengapa muncul kesan adanya kewajiban bagi kepala sekolah.
Jika terdapat tekanan jabatan atau konsekuensi tertentu bagi pihak yang tidak memenuhi permintaan, persoalannya dapat menjadi jauh lebih serius.
Dugaan berlangsung lintas jabatan
Hal lain yang patut ditelusuri adalah informasi bahwa praktik serupa diduga berlangsung dalam waktu cukup lama, bahkan melewati pergantian kepala dinas dan kepala bidang.
Keterangan sejumlah sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengindikasikan bahwa persoalan ini bukan sekadar insiden sesaat.
Namun, klaim tersebut masih harus diuji melalui keterangan saksi, dokumen komunikasi, catatan transaksi, dan pemeriksaan pihak terkait.
Jika benar berlangsung lintas periode kepemimpinan, muncul pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan internal Dinas Pendidikan.
Mengapa dugaan pungutan berulang dapat terus muncul?
Apakah mekanisme pengaduan berjalan?
Dan apakah Inspektorat pernah menerima laporan serupa?
