BeritaTrend.id|- Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat peningkatan jumlah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi 691 hingga pertengahan Oktober 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 576 RDTR telah terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha Online Single Submission (OSS).
Direktur Jenderal Tata Ruang ATR/BPN, Suyus Windayana, mengatakan jumlah RDTR meningkat dari 543 menjadi 691 dalam dua tahun terakhir.
Integrasi dengan OSS juga melonjak dari 268 menjadi 576 RDTR.
“Capaian ini menunjukkan perluasan ketersediaan RDTR dan percepatan integrasi tata ruang dengan sistem perizinan berusaha,” ujar Suyus di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
Integrasi RDTR dengan OSS diharapkan mempermudah proses perizinan sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam merencanakan investasi dan pembangunan sesuai ketentuan tata ruang.
Di sisi lain, ATR/BPN mencatat usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) telah mencapai 87,93 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS) per 16 Oktober 2026.
Luas lahan yang diusulkan mencapai 6,45 juta hektare.
Angka tersebut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang mengamanatkan sedikitnya 87 persen LBS ditetapkan sebagai LP2B paling lambat pada 2029.
Suyus menegaskan, capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlanjutan lahan pertanian sekaligus mendukung swasembada pangan nasional.
Penetapan LP2B diharapkan memperkuat perlindungan sawah agar tetap digunakan untuk produksi pangan.
Dengan percepatan penyusunan RDTR dan penetapan LP2B, pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan investasi dengan perlindungan lahan pertanian di tengah pembangunan nasional.
