π½ππ§ππ©πππ§ππ£π.ππ. -Jakarta – Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyuarakan komitmennya dalam menyelesaikan konflik agraria secara inklusif dengan pendekatan berbasis HAM.
Hal itu ia sampaikan saat menerima kunjungan Komnas HAM di Kantor Kementerian ATR/BPN, Senin (7/7/2025).
“Masalah pertanahan nggak bisa diselesaikan sendirian. Butuh kerja bareng lintas sektor, mulai dari kementerian lain, pemda, sampai aparat hukum,” kata Ossy.
Wamen Ossy menyambut positif inisiatif Komnas HAM untuk menyusun peta jalan penyelesaian konflik agraria yang mengedepankan prinsip-prinsip HAM.
Ia menekankan, roadmap ini harus jadi panduan aksi nyata, bukan cuma dokumen formalitas.
βJangan sampai roadmap-nya mandek di meja. Harus dijalankan konkret di lapangan, biar konflik agraria bisa tuntas dan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,β tegas Ossy.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM Anies Hidayah menyatakan penanganan konflik agraria harus berangkat dari perspektif HAM, karena menyangkut kehidupan masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Ini bukan cuma soal sertifikat tanah, tapi soal akses hidup masyarakat. Kami dorong penyelesaian yang menyeluruh dan adil,” ujar Anies.
Pertemuan tersebut dihadiri juga oleh Tenaga Ahli Kementerian ATR/BPN Adjie Arifuddin dan jajaran Komnas HAM.
Kedua institusi sepakat untuk bersinergi mempercepat penyusunan peta jalan dan pembagian peran lintas lembaga.
