BeritaTrend.id|– Banda Aceh — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyoroti pentingnya menjaga integritas dan efisiensi anggaran di tingkat pemerintah daerah.
Pesan ini disampaikan dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Banda Aceh, Senin, 20 April 2026.
Dalam arahannya, Tito menegaskan bahwa dua persoalan utama yang harus diwaspadai kepala daerah adalah praktik korupsi dan pemborosan anggaran.
Ia menilai, kedua hal tersebut tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat merusak citra seluruh pemerintah daerah.
Menurut Tito, persepsi publik saat ini sangat dipengaruhi oleh pemberitaan media.
Kasus operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau isu pemborosan anggaran dapat dengan cepat menyebar dan membentuk opini negatif secara luas.
“Ketika satu kasus muncul, dampaknya bisa meluas ke semua daerah. Ini yang harus dihindari,” ujarnya.
Ia menambahkan, kepercayaan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor krusial dalam kelancaran pengelolaan anggaran, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Jika kepercayaan terganggu, proses pengajuan hingga pencairan anggaran bisa ikut terhambat.
Meski demikian, Tito mengapresiasi banyak kepala daerah yang telah menunjukkan kinerja positif dan inovatif.
Namun, menurutnya, capaian tersebut sering kali kalah sorotan dibandingkan berita negatif yang lebih cepat viral.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif membangun narasi positif melalui publikasi kinerja dan inovasi secara konsisten.
Selain itu, transparansi dalam komunikasi publik juga dinilai penting sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.
“Perbaikan tata kelola harus berjalan beriringan dengan keterbukaan informasi,” kata Tito.
Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat integritas di daerah.
Tito menilai, hubungan harmonis antara pusat dan daerah hanya dapat terjaga melalui kinerja yang baik serta kepercayaan publik yang kuat.
(FAISOL.S.Ag)*
