BeritaTrend.id|- SLEMAN — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X mengingatkan lulusan Politeknik Agraria STPN agar tidak melihat tanah semata sebagai objek yang diukur, dipetakan, dan dicatat secara administratif.
Menurut Sri Sultan, insan pertanahan harus mampu menguasai teknologi sekaligus memahami manusia, sejarah, dan kebudayaan yang melekat pada setiap bidang tanah.
Pesan itu disampaikan Sri Sultan dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti pada acara wisuda Politeknik Agraria STPN, Sabtu, 5 September 2026.
“Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang mampu membaca peta sekaligus memahami manusia di dalam peta,” ujar Sri Sultan.
Ia menilai persoalan pertanahan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keragaman sosial dan budaya.
Tanah, kata dia, bukan sekadar hamparan fisik, melainkan bagian dari identitas, sumber kehidupan, serta ruang yang menghubungkan generasi masa lalu dan masa depan.
Sri Sultan mencontohkan beragam konsep penguasaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia.
Di Jawa terdapat filosofi Hamemayu Hayuning Bawana, sementara masyarakat Minangkabau mengenal Harta Pusaka Tinggi.
Di Bali, sistem subak mengikat pengelolaan tanah dan air dengan filosofi Tri Hita Karana.
Adapun di sejumlah wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua dan Maluku, hak ulayat menunjukkan kuatnya hubungan antara tanah, komunitas adat, serta tanggung jawab sosial lintas generasi.
“Regulasi perlu membacanya dengan jernih, kebijakan perlu menghormatinya dengan arif, teknologi perlu mengakomodasinya dengan presisi dan kepekaan,” kata Sri Sultan.
Tanah, Peta, dan Martabat Manusia
Sri Sultan menegaskan ilmu pertanahan memiliki posisi strategis karena berada di antara aspek teknis dan dimensi kemanusiaan.
Kepastian hak atas tanah tidak cukup hanya dibangun melalui peta dan sertifikat, tetapi juga harus menghasilkan rasa keadilan serta manfaat bagi masyarakat.
Ia mengingatkan para wisudawan bahwa dokumen pertanahan yang terlihat rutin dapat menyimpan persoalan dan harapan besar dari orang-orang yang berada di baliknya.
“Ilmu pertanahan bekerja di antara ukuran dan makna, antara peta dan manusia, antara sertipikat dan juga martabat,” tuturnya.
Karena itu, Sri Sultan meminta para lulusan membawa kompetensi mereka ke dunia kerja dengan sikap rendah hati.
Pengukuran tanah diharapkan menghasilkan kepastian, pemetaan menciptakan keteraturan, sedangkan pelayanan pertanahan mampu menjaga ketenteraman sosial.
Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa modernisasi pertanahan tidak boleh menghilangkan dimensi manusia.
Teknologi dan regulasi, menurut Sri Sultan, harus berjalan beriringan dengan keadilan, sejarah, kebudayaan, dan kepentingan masyarakat.
