BeritaTrend.id. – Rokan Hilir – Forum Wartawan (FOWA) Kabupaten Rokan Hilir menggelar rapat darurat pada Jumat (1/8/2025) menanggapi kebijakan sepihak soal kerja sama publikasi kegiatan desa.
MoU antara sejumlah media dan pihak kepenghuluan yang disebut-sebut difasilitasi oleh APDESI Rohil memicu polemik tajam di kalangan jurnalis lokal.
Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB itu dihadiri puluhan jurnalis anggota FOWA.
Mereka menyampaikan kekecewaan atas keputusan yang dianggap diskriminatif, karena hanya melibatkan segelintir media dari sekitar 200 yang terdaftar resmi di Kominfo Rokan Hilir.
Ketua FOWA Rohil, H. Dahrin S.Sos, dalam keterangannya menyesalkan tindakan Ketua APDESI Rohil, Datin Azlita, yang menurutnya menggulirkan dana Rp10 juta untuk dibagikan ke 20 media tanpa dasar hukum yang jelas.
“Apa landasan hukumnya? Dana dari kepenghuluan dibagi ke 20 media, sementara ratusan media lainnya tidak dilibatkan. Ini seperti ada perlakuan anak kandung dan anak tiri,” ujar Dahrin tegas saat rapat.
Ketua APDESI Bantah Terlibat
Dikonfirmasi terpisah pada Minggu (3/8/2025), Ketua APDESI Rohil Datin Azlita A.M.Kep menegaskan bahwa asosiasi yang dipimpinnya tidak pernah membuat MoU apa pun terkait kerja sama dengan media.
“APDESI tidak memiliki anggaran untuk MoU dengan media. Itu kesepakatan masing-masing kepenghuluan, bukan APDESI,” jawab Azlita saat dihubungi via WhatsApp dari Pekanbaru.
Ia menyebut kehadirannya dalam pertemuan tersebut hanya sebagai perwakilan kepenghuluannya, bukan sebagai Ketua APDESI.
“Silakan langsung konfirmasi ke pihak kepenghuluan masing-masing,” tegas Azlita.
Polemik Media Desa Dinilai Rugikan Jurnalis
Kontroversi ini dinilai berpotensi merusak solidaritas di kalangan wartawan daerah dan menciptakan eksklusivitas dalam distribusi anggaran publikasi.
FOWA Rohil meminta agar proses kerja sama antara desa dan media dilakukan secara transparan dan adil, sesuai aturan dan melibatkan seluruh media yang resmi terdaftar.
