BeritaTrend.id.|– Jakarta – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pemerataan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan tanah dan tata ruang yang berkeadilan.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menyebut, seluruh program dan kebijakan kementerian diarahkan untuk menjadikan tanah serta ruang sebagai instrumen pemerataan ekonomi rakyat.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo, tanah dan ruang harus jadi alat pemerataan kesejahteraan. Setahun ini menjadi fondasi penting untuk melangkah lebih cepat dan kuat menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Ossy, Senin (20/10/2025).
123,3 Juta Bidang Tanah Terdaftar, Nilai Ekonomi Tembus Rp1.021 Triliun
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) masih menjadi prioritas utama dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan.
Hingga Oktober 2025, sebanyak 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar, dengan 97 juta bidang di antaranya sudah bersertipikat.
Dalam setahun terakhir saja, tercatat 4 juta bidang tanah telah berhasil didaftarkan, dengan 2,69 juta di antaranya telah disertipikasi.
Capaian ini berdampak langsung terhadap ekonomi nasional dengan total penambahan nilai ekonomi (Economic Value Added) mencapai Rp1.021,95 triliun.
“Kepastian hukum atas tanah adalah fondasi ekonomi rakyat. Saat tanah bersertipikat, nilai aset meningkat, akses pembiayaan terbuka, dan roda ekonomi daerah berputar,” jelas Ossy.
6,1 Juta Sertipikat Elektronik Terbit, Digitalisasi Layanan Dipercepat
Transformasi digital juga jadi fokus utama ATR/BPN. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 6,1 juta Sertipikat Elektronik telah diterbitkan—melonjak tajam dibanding tahun sebelumnya yang hanya 639 ribu sertipikat.
Selain itu, kementerian turut memperkuat perlindungan terhadap tanah wakaf dan aset sosial keagamaan.
Hingga kini, 278.689 bidang tanah wakaf dengan luas 26.865 hektare telah terdaftar, termasuk tambahan 16.600 bidang baru dalam satu tahun terakhir.
Reforma Agraria Berjalan, Mafia Tanah Digasak
Program Reforma Agraria juga menunjukkan kemajuan signifikan.
Hingga Oktober 2025, sebanyak 1,64 juta bidang tanah seluas 879.942 hektare telah didistribusikan kepada 11.576 kepala keluarga di berbagai wilayah Indonesia.
“Reforma Agraria adalah langkah menata ulang penguasaan tanah agar lebih berkeadilan. Kami ingin rakyat kecil punya akses terhadap tanah dan kesempatan untuk maju,” tegas Ossy.
Dalam hal penegakan hukum, Kementerian ATR/BPN berhasil menyelesaikan 3.019 kasus pertanahan sepanjang 2025.
Penindakan terhadap mafia tanah juga diperkuat, dengan 140 pelaku telah diproses hukum dan penyelamatan potensi kerugian negara mencapai Rp9,4 triliun dari 130,7 juta meter persegi tanah.
Fokus ke Depan: Digitalisasi dan Tata Ruang Berkelanjutan
Ossy menegaskan, capaian setahun ini menjadi fondasi kuat menuju sistem pertanahan yang lebih modern dan transparan.
“Kami membangun sistem, budaya kerja, dan tata kelola yang berorientasi hasil dan pelayanan publik.
Satu tahun ini baru awal untuk memperkuat arah kebijakan pertanahan dan tata ruang yang berkeadilan,” pungkasnya.
