BeritaTrend.id|– JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terus mendalami kasus tewasnya 15 warga sipil di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Peristiwa ini menyisakan duka mendalam sekaligus memunculkan sejumlah kesaksian krusial dari warga setempat, termasuk dugaan keterlibatan pelaku bersenjata yang mengenakan pakaian loreng.
Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, mengungkapkan bahwa salah satu saksi melihat sosok terduga pelaku yang memegang senjata api dan mengenakan atribut menyerupai pakaian militer.
“Ada saksi yang menyebut seseorang membawa senjata menggunakan baju loreng. Namun ini masih sebatas keterangan saksi dan perlu pendalaman lebih lanjut,” kata Frits dalam konferensi pers, Kamis, 23 April 2026.
Penyelidikan Masih Berlangsung
Komnas HAM menegaskan bahwa proses investigasi masih berada pada tahap awal.
Tim di lapangan saat ini fokus mengumpulkan bukti, memverifikasi kesaksian, serta memetakan kronologi kejadian secara utuh.
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin Siagian, menekankan bahwa lembaganya belum menarik kesimpulan terkait dugaan pelanggaran HAM maupun pihak yang bertanggung jawab.
“Kami masih bekerja. Belum ada kesimpulan siapa pelaku atau bentuk pelanggaran yang terjadi. Semua harus berdasarkan fakta yang terverifikasi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak kemanusiaan dari tragedi tersebut.
Korban yang tewas tidak hanya laki-laki dewasa, tetapi juga perempuan dan anak-anak.
“Ini bukan sekadar angka. Ada keluarga yang kehilangan, ada anak-anak yang menjadi korban. Ini menjadi perhatian serius kami,” kata Saurlin.
Pemerintah Minta Tidak Berspekulasi
Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menyatakan bahwa pelaku sebenarnya telah diketahui oleh sebagian masyarakat lokal.
Namun hingga kini, belum ada pihak yang secara terbuka mengakui tanggung jawab atas serangan tersebut.
Pigai mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan atau menyebarkan spekulasi yang tidak didukung data.
“Yang paling penting saat ini adalah keberanian untuk mengakui perbuatan. Jangan saling melempar opini tanpa dasar,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah telah mengumpulkan berbagai informasi dari sejumlah sumber untuk memastikan penanganan kasus berjalan objektif dan transparan.
Desakan Transparansi dan Perlindungan Warga
Kasus ini kembali memicu sorotan terhadap situasi keamanan dan perlindungan warga sipil di wilayah konflik Papua.
Sejumlah pihak mendesak agar investigasi dilakukan secara independen dan transparan, serta memastikan keadilan bagi para korban.
Komnas HAM memastikan akan terus melakukan pemantauan aktif dan memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini hingga fakta sebenarnya terungkap.
