BeritaTrend.id. – Jakarta Rabu, 30 April 2025 – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kian vital dalam memperkuat fondasi fiskal daerah.
Hal ini diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan para gubernur se-Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Ribka, BUMD bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan juga manifestasi konkret dari semangat otonomi daerah.
“BUMD dibentuk untuk menyediakan barang dan jasa berkualitas sesuai potensi daerah masing-masing, sekaligus menjadi motor penggerak Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.
BUMD kini telah menjamur di berbagai wilayah dengan kontribusi signifikan melalui laba dan dividen yang langsung disetor ke pemerintah daerah.
Namun tidak berhenti di sana, pemerintah juga mendorong penguatan layanan publik melalui pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berbasis regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“BLUD telah kita terapkan di berbagai sektor seperti rumah sakit daerah, Puskesmas, hingga SMK Negeri. Ini langkah strategis dalam menghadirkan layanan yang lebih profesional dan efisien kepada masyarakat,” jelas Ribka.
Dalam kesempatan itu, Ribka juga menyoroti pentingnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebagai penyeimbang fiskal nasional.
Dana ini, kata dia, bukan beban, melainkan dorongan agar daerah mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanjanya.
“Dana TKD adalah bentuk dukungan nyata pemerintah pusat untuk memperkuat pelayanan daerah yang pro-rakyat,” imbuhnya.
RDP kali ini turut dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni dan sejumlah pejabat Kemendagri, serta para gubernur dari seluruh Indonesia.
Agenda ini menjadi ajang konsolidasi penting untuk menyatukan visi dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah yang berkelanjutan.
