BeritaTrend.id. – Jakarta Senen, 05/05/25 – Mantan Panglima ABRI dan tokoh senior militer-politik Indonesia, Wiranto, kembali mencuri perhatian publik setelah muncul sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan untuk menanggapi usulan Forum Purnawirawan TNI-Polri yang menginginkan penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Wiranto menegaskan bahwa kekuasaan Presiden Prabowo Subianto tetap berada dalam kerangka trias politika, yang membatasi intervensi antarlembaga negara.
“Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, kekuasaannya tidak tak terbatas. Dalam sistem demokrasi kita, kekuasaan itu dibatasi dan tidak bisa saling mencampuri,” ujar Wiranto dengan nada tegas.
Kemunculan ini sekaligus menjadi penegasan posisi Wiranto dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia sebelumnya dilantik pada 22 Oktober 2024 sebagai Penasihat Khusus, setelah sebelumnya menjabat Ketua Wantimpres di era Presiden Jokowi.
Karier Politik yang Panjang dan Dinamis
Nama Wiranto bukanlah hal baru dalam dunia politik Indonesia.
Setelah menjabat Panglima ABRI merangkap Menhankam (1998–1999), ia menjabat sebagai Menkopolhukam era Presiden Abdurrahman Wahid, lalu menjadi Capres 2004 berpasangan dengan Salahuddin Wahid.
Ia juga sempat menjadi Cawapres dari Jusuf Kalla di Pilpres 2009.
Tahun 2006, ia mendirikan Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat) yang kala itu berfokus pada pendidikan politik dan rekrutmen kepemimpinan demi kesejahteraan rakyat.
Solidaritas Purnawirawan TNI-Polri dan Dukungan terhadap Prabowo-Gibran
Menariknya, kemunculan Wiranto juga terjadi bersamaan dengan terbentuknya Persatuan Purnawirawan TNI-Polri yang menyatakan lima sikap politik.
Salah satunya adalah dukungan penuh terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dan visi Asta Cita.
Beberapa nama besar dalam forum ini antara lain:
- Jenderal (Purn) Agum Gumelar
- Laksamana (Purn) Siwi Sukma Adji
- Marsekal (Purn) Yuyu Sutisna
- Letjen (Purn) H.B.L Mantiri
- Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri
Wiranto menegaskan bahwa setiap kebijakan presiden selalu berdasarkan banyak pertimbangan dan bukan dari satu sumber tunggal.
“Presiden itu tidak hanya dengar dari satu sumber. Banyak bidang yang harus jadi pertimbangan. Jadi keputusan itu adalah hasil dari akumulasi masukan,” ujarnya.
Kembalinya Wiranto ke panggung politik pemerintahan menandai peran strategis tokoh senior dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya saat suhu politik meningkat karena isu penggantian wakil presiden.
Dalam demokrasi, suara purnawirawan tentu patut dihormati, tapi keputusan tetap di tangan konstitusi dan proses hukum yang berlaku.
