BeritaTrend.id. – Jakarta – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) kini memasuki era baru dengan paradigma transformasi transmigrasi yang lebih progresif.
Tak sekadar memindahkan penduduk dari daerah padat ke wilayah jarang penduduk, program transmigrasi kini difokuskan untuk menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, dalam podcast Ngegas Rakyat Merdeka yang direkam di Gedung Graha Pena, Jakarta, Kamis (2/5/2025).
Dalam sesi yang dipandu jurnalis senior Siswanto itu, Viva menekankan pentingnya peran transmigrasi dalam meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat lokal di kawasan transmigrasi.
“Tanggung jawab Kementrans sekarang lebih luas. Bukan hanya memindahkan, tetapi juga memberdayakan dan menciptakan pusat pertumbuhan baru,” ujar Viva Yoga.
Transmigrasi Tak Lagi Eksklusif untuk yang Berkeluarga
Salah satu hal menarik dari paradigma baru transmigrasi adalah longgarnya syarat keikutsertaan.
Jika sebelumnya transmigrasi hanya terbuka bagi mereka yang sudah berkeluarga, kini generasi muda lajang pun bisa ikut serta.
“Sekarang jomblo pun bisa jadi transmigran,” tutur Viva sambil tersenyum.
Langkah ini menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi Generasi Z (Gen Z) untuk terlibat langsung dalam pembangunan wilayah baru.
Viva mengajak Gen Z agar tidak ragu terjun ke kawasan transmigrasi dengan membawa semangat kreativitas, inovasi, dan jiwa nasionalisme.
“Ini saatnya Gen Z berpikir out of the box dan menjadikan kawasan transmigrasi sebagai ruang ekspresi serta kontribusi nyata untuk bangsa,” tambahnya.
Bukan Hanya Petani, Banyak Profesi Dibutuhkan
Viva juga menekankan bahwa transmigrasi hari ini bukan hanya soal bertani. Kebutuhan profesi sangat bergantung pada karakteristik wilayah tujuan.
Bahkan, Kementrans pernah memberangkatkan transmigran dari kalangan nelayan ke Sulawesi Barat guna mengembangkan kawasan pesisir.
“Daerah tujuan bisa minta tenaga sesuai kebutuhan, mulai dari petani, nelayan, pekerja tambang, hingga pelaku wisata,” ujarnya.
Sistem Baru: Desentralistik dan Berbasis Permintaan
Transmigrasi kini menganut sistem desentralistik dan bottom-up, yang memungkinkan kepala daerah untuk mengajukan kebutuhan transmigran kepada Kementrans. Contohnya, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, yang sudah menyampaikan permintaan resmi.
“Kalau daerah butuh transmigran, mereka harus siapkan lahannya. Kementrans akan menjadi fasilitator dan penghubung antara daerah pengirim dan penerima,” jelas Viva.
Minat Tinggi, Kuota Terbatas
Menurut data Kementrans, minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi masih tinggi. Pada 2024, tercatat 7.000 kepala keluarga mendaftar, namun karena keterbatasan anggaran, hanya 130 kepala keluarga yang diberangkatkan.
“Ini menunjukkan bahwa transmigrasi tetap relevan dan diminati masyarakat,” tegasnya.
Dengan pendekatan baru ini, transmigrasi bukan lagi sekadar program pemindahan penduduk, melainkan gerakan nasional untuk membangun masa depan Indonesia dari pinggiran. Generasi muda, saatnya ambil bagian!
