BeritaTrend.id|– Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf melakukan pertemuan untuk memperkuat layanan kesejahteraan sosial berbasis desa.
Salah satu langkah utamanya adalah menghidupkan kembali Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan mengintegrasikannya dengan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di desa dan kelurahan.
Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Puskesos perlu kembali difungsikan sebagai pintu layanan awal bagi warga yang membutuhkan bantuan, mulai dari masalah kesehatan, kemiskinan, hingga persoalan administrasi kependudukan.
“Puskesos ini menjadi tempat warga mengadu ketika butuh bantuan apa pun. Ada yang kesulitan menebus ijazah anaknya, tidak bisa berobat, kelaparan, atau terkendala urusan KTP,” kata Saifullah Yusuf dalam pertemuan di Rumah Dinas Mendagri, Kamis (20/11/2025).
Ia menyoroti banyaknya kasus sosial yang luput dari pantauan pemerintah desa, seperti lansia terlantar hingga warga rentan yang hidup sendirian.
Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya operator desa yang rutin memperbarui data sosial masyarakat.
Karena itu, ia meminta dukungan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengaktifan kembali Puskesos.
Menanggapi hal itu, Mendagri Tito Karnavian menyebut bahwa desa sejatinya telah memiliki lembaga layanan terpadu yang diatur secara resmi, yakni Posyandu.
Dalam regulasi, Posyandu mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk di bidang sosial.
“Sebetulnya wadahnya sudah ada. Namanya Posyandu, lengkap dengan aturan dan strukturnya,” ujar Tito.
Menurut Tito, mengintegrasikan layanan sosial Puskesos ke dalam Posyandu adalah langkah strategis.
Selain lebih efisien, Posyandu juga tersebar merata hingga tingkat desa sehingga mudah dioperasionalkan.
Ia pun mendorong agar fungsi layanan sosial di Posyandu kembali diaktifkan dan diperkuat.
Tito optimistis pemerintah desa akan menyambut baik rencana ini.
Selain membantu mereka dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, upaya tersebut juga berpotensi mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
