BeritaTrend.id. – Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya integrasi data lintas lembaga sebagai fondasi utama dalam menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal ini disampaikannya saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kemendagri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa (24/6), di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
“Fokus kita saat ini adalah pendataan yang akurat untuk mendukung program 3 juta rumah per tahun dari Kementerian PKP. Ini adalah program prioritas nasional yang berpihak pada masyarakat kecil,” ujar Tito.
Data Terpadu, Pembangunan Tepat Sasaran
Menurut Tito, penyatuan dan pembaruan data melalui kerja sama antarlembaga akan memperkuat arah kebijakan dan strategi pembangunan perumahan agar lebih terukur dan menyentuh sasaran.
Program ini juga menjadi bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan isu perumahan rakyat sebagai prioritas pembangunan nasional.
Tito juga menyebut kolaborasi antara Kemendagri dan Kementerian PKP sudah berjalan baik, antara lain dalam hal pembebasan retribusi untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.
“Hingga kini, sudah 504 pemerintah daerah yang menerbitkan regulasi pembebasan PBG dan BPHTB. Hanya lima daerah lagi yang belum. Ini bentuk keberpihakan nyata terhadap rakyat kecil agar mereka bisa punya rumah sendiri,” katanya.
SIPD Jadi Alat Pantau Pembangunan
Tito juga mengumumkan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) akan diperkuat dengan fitur pelaporan real-time terkait penerbitan PBG dan BPHTB.
Dengan integrasi ini, data dari seluruh daerah bisa langsung diakses oleh Kementerian PKP dan BPS untuk verifikasi lapangan.
“Tidak perlu bangun sistem baru. Kita tinggal tambahkan fitur di SIPD untuk mendeteksi jumlah PBG dan BPHTB yang keluar. Ini akan mempercepat pelaporan dan transparansi,” tambahnya.
Dorong Ekonomi Lewat Rumah Rakyat
Selain memberikan tempat tinggal layak, Tito menekankan bahwa pembangunan 3 juta rumah juga akan menjadi penggerak roda ekonomi nasional.
“Bayangkan, ketika rumah dibangun, itu berarti ada perputaran uang—dari semen, batu, hingga peralatan rumah lainnya. Ini bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung,” tandasnya.
Ia pun berharap pemerintah daerah benar-benar memahami urgensi program ini, karena dampaknya tidak hanya pada sektor perumahan, tetapi juga pada kualitas hidup, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi warga.
