BeritaTrend.id|– KUBU RAYA – Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau langsung pelaksanaan Program Penanganan Sarana dan Prasarana Permukiman Kumuh di Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya, , Senin, 2 Maret 2026.
Kunjungan ini difokuskan untuk memastikan pembangunan hunian dan penataan lingkungan berjalan sesuai target.
Kedua menteri berdialog dengan warga guna menyerap aspirasi sekaligus memantau progres perbaikan kawasan.
Tito menekankan pentingnya ketepatan data rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai fondasi kebijakan.
Ia meminta pemerintah daerah berkoordinasi erat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) agar tidak terjadi selisih angka yang berujung pada salah sasaran program.
“Rekonsiliasi data harus by name by address, tinggal dicocokkan,” ujar Tito.
Menurut dia, sinkronisasi data antara Pemkab Kubu Raya dan BPS krusial agar intervensi pemerintah tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih bantuan.
Sementara itu, Maruarar memaparkan sejumlah stimulus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mulai dari pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
Pemerintah berharap program penataan permukiman kumuh ini mampu meningkatkan kualitas hunian sekaligus mempercepat pengentasan kawasan tidak layak huni di daerah.
