Isu Akses Jalan dan Lahan PT KAI
Masalah lain yang muncul adalah terhambatnya proyek Jalan Kemuning–Lapang Sahate akibat izin lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Akses Jalan Ateng Sarton ke Bojong Kampung Baru juga ditutup demi alasan keamanan.
Teh Rieke mendesak PT KAI untuk mempertimbangkan kepentingan publik, dan menawarkan alternatif solusi berupa pembangunan jembatan layang untuk memulihkan akses warga.
Elektrifikasi Rumah dan CSR Infrastruktur
Dalam bidang energi, Pemprov Jawa Barat siap membantu elektrifikasi 1.500 rumah.
Teh Rieke meminta Pemkab Purwakarta segera menyerahkan data 1.300 rumah yang belum teraliri listrik kepada PT PLN (Persero).
Pembangunan infrastruktur di Cibinong dan Cikaobandung juga menjadi agenda penting.
Rieke menyarankan pemanfaatan CSR dari perusahaan swasta untuk mendukung pembangunan di dua kecamatan tersebut.
Hutan Kota: Menjaga Keseimbangan Ekologis
Bupati juga menyampaikan rencana pengajuan hutan kota di lahan milik Perhutani seluas 60 hektare di Ciwareng dan 342 hektare di wilayah Hegarmanah, Babakancikao, dan Maracang.
Teh Rieke mendukung langkah ini dan menambahkan bahwa Leuweung Tiis seluas 11 hektare dapat dikembangkan sebagai kebun raya.
Integritas dan Kolaborasi Jadi Kunci
Menutup pertemuan, Teh Rieke menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi, penguatan integritas, dan penghindaran praktik korupsi dalam pembangunan daerah.
“Pembangunan di Purwakarta harus berkelanjutan, bersih dari korupsi, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Dengan kerja sama antara pemerintah daerah, BUMN, dan pihak swasta, diharapkan berbagai masalah infrastruktur dan tata ruang di Purwakarta bisa diselesaikan dengan cepat dan efektif.
