Praktik korupsi semacam ini bukanlah hal baru di Indonesia.
Namun, yang membuatnya lebih mencengangkan adalah bagaimana sistem ini terjadi begitu terbuka di ruang lingkup pemerintahan daerah.
Pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi tidak lagi merasa malu, bahkan seakan terbiasa dengan praktik-praktik semacam ini.
Setiap proyek yang keluar dari dinas tersebut, sudah terprediksi untuk siapa dan bagaimana pembagiannya.
Salah satu wartawan yang terlibat dalam penyelidikan ini mengatakan bahwa praktik korupsi di Dinas Perkim Kabupaten Tangerang sudah berlangsung selama bertahun-tahun, dan selama itu pula pejabat-pejabat terkait telah menguasai mekanisme alokasi proyek dengan cara yang sangat terstruktur.
“Jelas, ini sudah sistem yang mapan. Ada pertemuan rahasia, lalu amplop mengalir. Tidak hanya pebisnis, tetapi media dan LSM juga menjadi bagian dari alur ini,” ungkapnya, yang juga meminta perlindungan atas keselamatan dirinya.
Ironisnya, meski banyak pihak yang mengetahui adanya praktik suap di Dinas Perkim Kabupaten Tangerang, masyarakat tampaknya merasa tak berdaya untuk melawan.
“Jika Anda tidak punya koneksi atau uang, jangan berharap proyek jatuh ke tangan Anda. Ini sudah menjadi kelaziman,” kata seorang warga yang tinggal di sekitar proyek yang dikerjakan oleh Dinas Perkim.
Kasus ini menjadi cermin buruk dari budaya korupsi yang masih mewabah di birokrasi pemerintahan Indonesia.
Sementara KPK menunggu bukti-bukti lebih lanjut, masyarakat Kabupaten Tangerang dan seluruh Indonesia harus kembali bertanya-tanya, sejauh mana sistem pengawasan dan transparansi pemerintah dapat melawan praktik korupsi yang sudah mengakar seperti ini.
Kini, bola berada di tangan KPK, yang diharapkan dapat menuntaskan kasus ini dengan segera.
Jika tidak, tidak hanya uang negara yang terbuang sia-sia, tetapi juga rasa kepercayaan publik terhadap integritas aparatur negara akan semakin luntur.
