Labura, BeritaTrend.id– Reputasi Sumatera Utara sebagai daerah dengan kondisi jalan rusak parah seolah tak pernah berubah.
Jalan berlubang, bergelombang, dan nyaris tak laik dilewati masih menjadi pemandangan sehari-hari.
Namun, kejutan datang setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Dinas PUPR Sumatera Utara dan Satuan Kerja Jalan Nasional Wilayah I.
Pasca penetapan lima tersangka korupsi terkait proyek jalan, geliat pekerjaan yang selama ini diam seribu bahasa mendadak bangkit.
Hari Minggu (29/6/2025), sejumlah alat berat dan truk angkutan proyek terlihat mulai beroperasi di Desa Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).
Proyek Jalan Dadakan di Hari Libur
Investigasi tim BeritaTrend menemukan kejanggalan.
Aktivitas proyek yang sebelumnya mangkrak selama berbulan-bulan mendadak aktif di akhir pekan.
Bahkan para pekerja terlihat tergopoh-gopoh, seolah dikejar tenggat waktu tak kasatmata.
“Saya juga kurang tahu, Pak. Disuruh kerja saja, tanya saja sama mandornya, Pak Putra,” ujar seorang pekerja lapangan saat dikonfirmasi.
Namun ketika tim mencoba menemui sang mandor di lokasi proyek hingga ke Desa Damuli Pekan, keberadaannya tak bisa ditemukan.
Mutu Proyek Dipertanyakan
Seorang warga pelintas asal Aek Kanopan, M. Nasti, menyampaikan keprihatinannya.
Ia mengaku sejak awal sudah mencurigai ada kejanggalan dalam pelaksanaan proyek Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum).
“Oknum Satker PJN Wilayah I Sumut ini seperti tidak punya itikad baik. Banyak pekerjaan yang mengambang dan terbengkalai. Kualitas aspalnya buruk, tidak bertahan lama, belum setahun sudah hancur lagi,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti penggarukan aspal lama yang dibiarkan terbuka selama berminggu-minggu.
“Heran, proyek ini seolah sudah jadi ‘ladang basah’ yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Kita harap KPK tak berhenti sampai di OTT, tapi juga menyisir proyek yang saat ini tengah berjalan,” tambah Nasti.
Data Jalan Nasional di Sumut: Ironi Panjang Jalan dan Cacat Mutu
Menurut data Kementerian PUPR, Sumatera Utara memiliki total panjang jalan nasional mencapai 2.632 km, jalan provinsi 3.048 km, dan jalan kabupaten sepanjang 27.552 km.
Ironisnya, jalan provinsi dengan status rusak berat mencapai 332 km.
Angka ini mengonfirmasi keluhan masyarakat soal buruknya infrastruktur.
Dan tak mengherankan jika banyak yang menduga kondisi ini erat kaitannya dengan praktik korupsi yang menahun.
Penegakan Hukum dan Harapan Baru
OTT KPK terhadap pejabat PUPR Sumut membuka tabir kelam yang selama ini ditutupi aspal panas.
Kini publik menanti langkah tegas lanjutan: pengawasan ketat terhadap proyek berjalan, audit kualitas pekerjaan, dan penindakan atas dugaan kongkalikong di lapangan.
“Kami berharap proyek-proyek jalan nasional, khususnya di Labura, tak lagi jadi ‘sapi perah’. Ini soal keselamatan dan hak dasar rakyat,” tegas Nasti.
Jika OTT KPK bisa menjadi titik balik, maka pekerjaan jalan yang mendadak aktif ini harus dipastikan tidak hanya demi formalitas.
Karena publik tak butuh tambal sulam serampangan—yang mereka inginkan adalah jalan yang kuat, bersih dari korupsi, dan bisa dilalui tanpa rasa waswas.
