BeritaTrend.id|– Rokan Hilir — Proyek renovasi rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Ilhammi S.Tr.Keb, senilai Rp 657.500.000, menjadi perhatian serius publik.
Proyek yang bersumber dari APBD 2025 tersebut dipertanyakan urgensinya, terlebih realisasinya dilakukan saat pemerintah daerah menyerukan efisiensi anggaran akibat tekanan fiskal.
Proyek ini tercatat dilaksanakan oleh CV Darmaga dengan CV Sukses Jaya Consultans sebagai konsultan pengawas.
Namun hingga kini, tidak ada penjelasan terbuka mengenai dasar kebutuhan renovasi, kajian teknis, maupun analisa efektivitas penggunaan anggaran.
Diduga Jarang Ditempati
Informasi yang beredar di masyarakat menyebutkan bahwa rumah dinas Ketua DPRD tersebut jarang digunakan, sehingga memunculkan dugaan bahwa proyek rehabilitasi hanya bersifat kosmetik.
Seorang warga Bangko menilai proyek ini tidak memiliki nilai manfaat yang sepadan.
“Rumah itu jarang ditempati. Kalau pun direnovasi, apa manfaatnya bagi masyarakat? Banyak fasilitas publik lebih mendesak untuk diperbaiki,” ujarnya, Minggu (30/11/2025).
Kritik menguat karena masyarakat menilai anggaran sebesar itu akan lebih berguna jika dialokasikan untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar, seperti infrastruktur desa, stimulasi UMKM, pendidikan, atau layanan kesehatan.
Minim Transparansi, Papan Informasi Terpasang Tanpa Detail
Pantauan di lapangan memperlihatkan proyek telah memasuki tahap akhir.
Namun, papan informasi proyek dinilai tidak memuat detail spesifikasi teknis, waktu pengerjaan yang jelas, serta rincian kontrak.
Seorang pekerja proyek menyampaikan:
“Kalau tidak ada kendala, minggu depan selesai.”
Namun ia enggan menjawab ketika ditanya mengenai detail material dan lingkup renovasi, yang memunculkan pertanyaan mengenai standar transparansi belanja publik.
Kadis PU-TR Bungkam Saat Dimintai Konfirmasi
Ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Senin (1/12/2025), Kadis PU-TR Rohil Khoirul Fahmi ST, pejabat teknis yang seharusnya memahami perencanaan proyek, tidak memberikan jawaban meski pesan telah terbaca.
Padahal, nama Fahmi belakangan juga tengah mendapat sorotan dari LSM terkait dugaan irregularitas sejumlah proyek infrastruktur di Rohil.
Publik pun mencurigai adanya indikasi pembengkakan anggaran (mark-up) dan penggunaan dana tanpa perencanaan berbasis kebutuhan.
Ahli Kebijakan Publik: Potensi Pemborosan Anggaran
Pengamat kebijakan publik menilai proyek ini merupakan contoh buruk prioritas anggaran.
“Renovasi rumah jabatan saat fiskal buruk merupakan kebijakan yang sulit dipertanggungjawabkan. Tanpa urgensi jelas, ini berpotensi menjadi pemborosan uang negara,” tegasnya.
Menurut dia, pemerintah daerah wajib mempublikasikan dokumen perencanaan dan kebutuhan teknis agar publik dapat menilai manfaatnya secara objektif.
Tuntutan Publik
Masyarakat kini mendesak:
- Audit transparansi anggaran oleh Inspektorat dan BPK
- Pembukaan dokumen perencanaan dan RAB
- Penjelasan resmi dari Ketua DPRD dan Sekretariat DPRD
- Penghentian proyek tidak prioritas selama krisis fiskal
“Setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai proyek ini hanya jadi monumen pemborosan,” ujar aktivis pemerhati anggaran daerah.
Proyek renovasi rumah dinas Ketua DPRD Rohil kini menjadi ujian komitmen pemerintah daerah dalam menjunjung transparansi dan akuntabilitas.
Publik menunggu apakah pejabat terkait berani membuka informasi atau justru memilih diam.
