Klaim “Bukan OTT”: Celah Narasi atau Strategi Hukum?
Pernyataan Fadia bahwa dirinya “tidak OTT” menjadi sorotan. Secara hukum, istilah OTT merujuk pada tindakan tangkap tangan sebagaimana diatur dalam KUHAP, yakni penangkapan saat seseorang tengah melakukan tindak pidana atau sesaat setelahnya.
Namun, dalam praktik penindakan KPK, OTT kerap mencakup rangkaian operasi penyadapan, pengintaian, hingga penangkapan beberapa pihak dalam satu rangkaian waktu yang berdekatan.
Apakah tidak ditemukannya barang bukti di tangan Fadia saat itu akan memengaruhi pembuktian?
Para pakar hukum pidana menilai, barang bukti tidak selalu harus berada secara fisik di tangan tersangka saat penangkapan.
Bukti elektronik, rekaman komunikasi, maupun aliran dana dapat menjadi bagian dari konstruksi perkara.
Dengan kata lain, bantahan di depan kamera belum tentu menggugurkan unsur hukum yang telah dikantongi penyidik.
Jejak Politik dan Tekanan Publik
Sebagai kepala daerah aktif, penetapan tersangka terhadap Fadia berimplikasi luas, bukan hanya secara hukum, tetapi juga politik dan administratif di Kabupaten Pekalongan.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri berpotensi menunjuk pelaksana tugas apabila proses hukum berlanjut ke tahap penahanan dan persidangan.
Kasus ini juga menambah daftar panjang kepala daerah yang tersandung perkara korupsi melalui mekanisme OTT.
Dalam satu dekade terakhir, pola yang sama berulang: proyek pengadaan, perizinan, hingga jual beli jabatan menjadi ladang rawan praktik suap.
Pertanyaannya kini: perkara apa yang sebenarnya melatarbelakangi penindakan ini?
Apakah terkait proyek infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, atau kebijakan perizinan strategis di Pekalongan?
