Hukum  

Proyek Sekolah di Labura Bermasalah?

BeritaTrend.id.|Labuhanbatu Utara – Proyek revitalisasi sekolah di SMP Negeri 1 Marbau, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), menuai sorotan tajam.

Dana bantuan miliaran rupiah dari Kementerian Pendidikan yang digelontorkan untuk peningkatan sarana pendidikan justru diduga tidak sesuai bestek.

Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah kejanggalan, mulai dari penggunaan besi berdiameter kecil, jarak cincin terlalu renggang, hingga kualitas campuran semen dan pasir yang tidak sesuai standar.

Bahkan, para pekerja tidak dibekali alat pelindung diri (APD).

Baca Juga ini  K-PK dan GWI Desak Kejaksaan Usut Tuntas Dugaan Korupsi Perawatan Gedung Sekokah

Ketua panitia proyek, H. Lomo, saat dikonfirmasi Sabtu (20/9/2025), tampak kesulitan menjawab pertanyaan awak media. “Memang itulah besinya,” ujar Lomo singkat saat ditanya terkait material bangunan toilet sekolah.

Ia bahkan sempat mengalihkan jawaban dengan menyebut kedekatannya dengan pengusaha lokal.

Sejumlah pekerja mengaku jika metode kerja yang digunakan cenderung manual dan tidak sesuai standar teknis.

Udin, salah satu tukang, menyebut pembangunan perpustakaan ukuran 8×12 meter menggunakan campuran material seadanya.

“Kalau semen satu sak, pasirnya dua angkong setengah, Pak. Anggaran perpustakaan sekitar Rp 400 jutaan,” ungkapnya.

Baca Juga ini  Proyek SLB Aek Kanopan Disorot: Miliaran Tanpa Pengawasan?

Hal serupa juga terjadi pada proyek rehab tiga ruang kelas lama.

Pekerja bernama Ucok menjelaskan bahwa pondasi bangunan lama tetap dipertahankan.

“Hanya dipoles, pasang keramik, plafon, dan sekat pintu. Anggaran rehab sekitar Rp 668 juta,” katanya.

Sementara itu, proyek pembangunan ruang UKS berukuran 4×8 meter tercatat menelan biaya hampir Rp 195 juta.

Kepala sekolah SMPN 1 Marbau, Dewi, saat dikonfirmasi, membantah adanya masalah.

“Semua pekerjaan sesuai anggaran dan bestek. Fasilitator juga sudah tahu,” ujar Dewi melalui sambungan telepon.

Baca Juga ini  Kelompok Tani Serbu Kebun Warga di Labura

Namun, ketika media mencoba meminta fasilitator meninjau langsung ke lokasi, pihak sekolah tidak memberikan respon.

Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya indikasi praktik KKN berjamaah dalam pengelolaan dana revitalisasi sekolah.

Publik berharap pihak berwenang segera turun tangan agar kualitas bangunan benar-benar bermanfaat untuk dunia pendidikan di Labura.