BeritaTrend.id.|– Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi menunjuk mantan Wakil Kepala Polri, Ahmad Dofiri, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.
Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 17 September 2025, bersamaan dengan pelantikan sejumlah menteri dan wakil menteri baru.
Sebelum dilantik, Prabowo lebih dulu menganugerahkan pangkat jenderal kehormatan bintang empat kepada Dofiri.
Dengan kenaikan pangkat ini, Dofiri yang sebelumnya berpangkat komisaris jenderal, kembali dipanggil untuk mengabdi setelah beberapa bulan menjalani masa pensiun dari Korps Bhayangkara.
“Untuk itu, dalam menghadapi tugas ke depan, saya atas nama negara dan bangsa meminta kerelaan saudara untuk tetap berbakti meski sudah berhak istirahat sebagai warga negara,” ujar Prabowo dalam sambutannya di Ruang Kredensial, Istana Merdeka.
Selain Dofiri, Presiden juga memberikan penghargaan serupa kepada purnawirawan TNI Djamari Chaniago, yang kemudian dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Prabowo menyebut pemberian pangkat istimewa itu sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengorbanan keduanya bagi bangsa.
“Untuk memberi kekuatan terhadap pengabdianmu, saya putuskan memberi pangkat istimewa jenderal bintang empat. Saudara harus menjaga kehormatan korps jenderal, menjaga kehormatan TNI dan Polri,” kata Kepala Negara.
Komite Reformasi Kepolisian
Penunjukan Dofiri sekaligus menjadi sinyal keseriusan pemerintah dalam melakukan evaluasi dan perbaikan institusi kepolisian.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, Presiden tengah mempersiapkan Komite Reformasi Kepolisian.
“Keinginan beliau adalah membentuk komite reformasi. Kita semua mencintai institusi kepolisian, tetapi tentu ada hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan dan evaluasi. Itu hal yang wajar untuk semua lembaga,” ujar Prasetyo.
Meski begitu, hingga kini belum ada kepastian siapa yang akan memimpin komite tersebut.
Nama Dofiri disebut-sebut sebagai kandidat, namun Mensesneg menegaskan belum ada keputusan resmi.
Langkah ini dipandang sebagai strategi Prabowo untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri, sekaligus memastikan institusi penegak hukum itu dapat beradaptasi dengan tuntutan reformasi di era pemerintahannya.
