BeritaTrend.id|– Jayapura — Pemerintah pusat mempercepat upaya pembenahan tata kelola pelayanan kesehatan di Provinsi Papua.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menegaskan langkah ini menjadi prioritas, terutama pada sejumlah rumah sakit daerah yang dinilai masih menghadapi berbagai kendala.
Penegasan itu disampaikan usai pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) daring bersama para direktur rumah sakit di Jayapura, Jumat, 27 Maret 2026.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja dan rapat koordinasi lintas instansi yang digelar pertengahan Maret lalu.
Ribka menyebutkan sejumlah persoalan mendasar yang harus segera ditangani, antara lain status sertifikat tanah RSUD Yowari, pengamanan area rumah sakit, hingga pembenahan sistem manajemen.
“Masalah-masalah ini menjadi prioritas untuk segera diselesaikan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari solusi, Kementerian Kesehatan menugaskan RSUP dr. Sardjito Yogyakarta untuk mendampingi tiga rumah sakit di Papua, yakni RSUD Dok II, RSUD Abepura, dan RSUD Yowari.
Pendampingan difokuskan pada penguatan tata kelola, peningkatan kualitas layanan, serta pengembangan sumber daya manusia.
Setiap rumah sakit diminta mengirimkan sedikitnya sembilan peserta yang mencakup unsur pimpinan dan pengelola layanan, mulai dari bidang medis hingga keuangan dan SDM.
Peserta akan mengikuti bimtek lanjutan secara langsung di Yogyakarta untuk mempelajari praktik terbaik pengelolaan rumah sakit.
Menurut Ribka, metode tatap muka dinilai lebih efektif dibandingkan daring, terutama untuk percepatan implementasi di lapangan.
Kementerian Dalam Negeri melalui BPSDM juga akan mendukung kebutuhan akomodasi dan transportasi selama kegiatan berlangsung.
Ia menambahkan, pembenahan ini mendapat perhatian langsung dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan.
Pemerintah menargetkan seluruh rumah sakit di Papua dapat segera memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan.
“Pendampingan ini akan terus kami kawal sampai pelayanan rumah sakit berjalan optimal dan sesuai standar,” kata Ribka.
