BeritaTrend.id. – Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan nasional sangat bergantung pada kepastian akses dan pengelolaan tanah.
Hal ini ia sampaikan dalam Pra Rapat Koordinasi (Pra Rakor) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang digelar di Jakarta, Selasa (16/7/2025).
“Kalau tidak ada tanah, tidak akan ada kebijakan pangan. Tanah adalah persoalan mendasar bagi kemanusiaan. Semua program ketahanan pangan harus berbasis pada kepastian lahan,” kata Nusron dengan tegas di hadapan jajaran BPK.
Dalam pemaparannya, Nusron menyebut strategi kementeriannya mencakup perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), penerapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), dan pemanfaatan tanah telantar untuk redistribusi.
Penerapan LSD dinilai berhasil membendung laju alih fungsi lahan sawah secara signifikan.
“Alih fungsi lahan yang dulu mencapai puluhan ribu hektare tiap tahun, kini hanya 5.600 hektare di delapan provinsi dalam empat tahun terakhir. Selama saya menjabat, belum ada satu pun izin alih fungsi LSD yang saya tandatangani,” jelas Nusron.
Tak hanya soal lahan, Nusron juga menekankan pentingnya sinkronisasi tata ruang, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) hingga RDTR.
Menurutnya, tata ruang yang akurat akan menghindari konflik kebijakan antara pangan, perumahan, energi, dan industri.
Kunker ke Sulut, Teken MoU hingga Serahkan Sertipikat Tanah Ibadah
Usai menghadiri Pra Rakor BPK, Menteri Nusron akan melanjutkan agenda penting dengan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara pada 17–18 Juli 2025.
Kunjungan ini bertujuan mempercepat implementasi program strategis ATR/BPN di kawasan timur Indonesia.
Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis, menyebut kunjungan ini bukan sekadar seremoni.
“Ini adalah upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor dan menyampaikan pesan strategis kementerian secara langsung ke daerah,” ujarnya.
Salah satu agenda utama yakni penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama antara Kanwil BPN Sulawesi Utara dengan organisasi keagamaan seperti MUI, GMIM, Keuskupan Manado, dan KGPM.
Di sana juga akan dilakukan penyerahan sertipikat tanah rumah ibadah, wakaf, dan aset pemerintah daerah.
Nusron dijadwalkan memberikan sambutan, arahan, dan penegasan komitmen kementerian dalam memberikan pelayanan pertanahan secara inklusif tanpa diskriminasi.
Agenda lainnya termasuk rapat koordinasi dengan pemda, ziarah ke makam pahlawan nasional Kyai Modjo di Tondano, hingga peresmian kantor pertanahan di Bolmut, Boltim, dan Kanwil BPN Sulut.
Hari kedua, Menteri ATR dijadwalkan membuka Rakernas Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) 2025 serta memberikan pembinaan bagi PPAT sebagai mitra strategis pelayanan agraria.
Rangkaian kegiatan akan ditutup dengan salat Jumat di Masjid Raya Ahmad Yani Manado, sebelum kembali ke Jakarta via Bandara Sam Ratulangi.
