BeritaTrend.id|– Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dijadwalkan bertolak ke Provinsi Papua pada Rabu, 19 November 2025, untuk menjalankan sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan penguatan tata kelola pertanahan dan tata ruang di wilayah timur Indonesia tersebut.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, mengatakan bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting bagi Menteri Nusron dalam memastikan kehadiran negara dalam pelayanan pertanahan, terutama yang menyangkut kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat.
“Semoga tidak ada hambatan. Pak Menteri Nusron akan berada di Papua mulai besok untuk melaksanakan agenda-agenda penting yang sudah disiapkan,” ujar Shamy saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa, 18 November 2025.
Fokus pada Pengadministrasian Tanah Ulayat
Setibanya di Papua, Nusron akan membuka kegiatan sosialisasi pengadministrasian tanah ulayat, sebuah program prioritas yang bertujuan memperkuat perlindungan tanah adat agar memiliki kedudukan hukum yang jelas.
Program ini diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan agraria yang melibatkan masyarakat adat di Papua.
Shamy menekankan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan layanan yang adil serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat.
“Ini bagian dari agenda rutin Pak Menteri, memastikan tata kelola tanah adat berjalan selaras dengan prinsip hukum dan kebutuhan masyarakat lokal,” ujarnya.
Rapat Koordinasi dengan Kepala Daerah
Agenda berikutnya adalah rapat koordinasi pertanahan bersama gubernur dan kepala daerah di Papua.
Pertemuan ini dirancang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai isu strategis pertanahan, mulai dari percepatan pendaftaran tanah hingga penataan ruang wilayah.
Kolaborasi tersebut, kata Shamy, menjadi kunci agar pelayanan pertanahan di Papua meningkat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kementerian ingin memastikan bahwa daerah dan pusat berjalan seiring, terutama dalam kebijakan pertanahan,” tambahnya.
Penyerahan Sertipikat Gereja dan Pembinaan Internal
Dalam rangkaian kegiatannya, Nusron Wahid juga akan menyerahkan sertipikat tanah untuk rumah ibadah, salah satunya gereja di Papua.
Program sertipikasi rumah ibadah menjadi salah satu fokus Kementerian ATR/BPN untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi umat beragama.
Sebagai penutup agenda, Menteri Nusron dijadwalkan menggelar pertemuan internal dengan seluruh jajaran ATR/BPN di Papua.
Ia akan memberikan pengarahan, pembinaan, dan motivasi untuk memperkuat kualitas pelayanan publik.
“Beliau ingin memastikan seluruh jajaran tetap bersemangat dan solid dalam melayani masyarakat,” kata Shamy.


