BeritaTrend.id.|– Palembang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya memahami filosofi dasar pertanahan demi mewujudkan pengelolaan tanah yang sinergis dan berkeadilan di seluruh Indonesia.
Pesan itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pertanahan bersama para bupati dan wali kota se-Sumatra Selatan, Kamis (9/10/2025), di Palembang.
“Saya ingin menyampaikan dulu tentang paradigma pertanahan. Filosofinya dulu, Pak/Bu, supaya kita nyambung. Jadi tugas kita sebagai pemerintah itu memastikan empat hal tentang filosofi pertanahan,” ujar Nusron.
Menteri Nusron menjelaskan, filosofi pertanahan di Indonesia berpijak pada empat pilar utama, yaitu land tenure, land value, land use, dan land development.
Pilar pertama, land tenure, berkaitan dengan legalitas dan kepemilikan tanah.
Menurutnya, proses sertifikasi tanah tidak bisa hanya diserahkan pada BPN, tetapi membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah hingga tingkat desa.
“BPN tidak mungkin menerbitkan sertipikat tanpa surat hukum dari kepala desa dan camat. Kalau ada masalah, hulunya ya di situ,” tegasnya.
Pilar kedua, land value, mengatur nilai tanah agar seimbang antara NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan Zona Nilai Tanah (ZNT).
Ketidaksesuaian dua hal ini, katanya, bisa memicu ketimpangan di masyarakat.
Selanjutnya, land use menyoroti pemanfaatan tanah yang harus sesuai dengan rencana tata ruang, sementara land development menitikberatkan pada arah pengembangan tanah untuk masa depan—baik untuk sektor pariwisata, infrastruktur, maupun kebutuhan strategis lainnya.
“Ini satu kesatuan, dari hulu sampai hilir. Supaya kita semua filosofinya nyambung,” ujar Nusron.
Menteri Nusron berharap, keselarasan paradigma antara pusat dan daerah ini dapat mencegah tumpang tindih kebijakan, mempercepat sertifikasi tanah, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam rakor tersebut, Menteri Nusron turut didampingi oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Harison Mocodompis, Kepala Kanwil BPN Sumatera Selatan Asnawati, serta jajaran terkait. Hadir pula Gubernur Sumatera Selatan, para bupati, dan wali kota se-Sumatra Selatan.
