BeritaTrend.id|– Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), , meminta seluruh jajaran kementerian mempercepat penyelarasan data sebelum pemerintah menetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di 12 provinsi.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan lahan pertanian strategis sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.
Instruksi tersebut disampaikan Nusron saat memimpin Rapat Pimpinan di Aula Prona , Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026.
Menurut Nusron, penyelarasan data antar direktorat jenderal menjadi krusial sebelum pembahasan penetapan LSD dibawa ke Rapat Koordinasi Terbatas bersama yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Maret 2026.
“Semua harus dipersiapkan matang. Saat ini LSD baru ditetapkan di delapan provinsi, sehingga perluasan ke 12 provinsi membutuhkan sinkronisasi data yang lebih kuat,” ujar Nusron.
Ia menjelaskan, perluasan kebijakan LSD bertujuan menekan laju alih fungsi lahan sawah yang selama ini menjadi salah satu ancaman bagi produksi pangan nasional.
Pemerintah ingin memastikan lahan-lahan sawah produktif tetap terjaga dan tidak berubah fungsi menjadi kawasan non-pertanian.
Dalam rapat tersebut, Nusron juga meminta koordinasi lintas direktorat jenderal diperkuat.
Direktorat Jenderal Penataan Agraria diminta memastikan kesiapan data Lahan Baku Sawah (LBS) yang menjadi dasar penetapan LSD.
Sementara Direktorat Jenderal Tata Ruang bertugas menelaah kesesuaian data spasial agar tidak terjadi perbedaan batas wilayah atau delineasi kebijakan.
Pemerintah juga menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan LSD dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta kawasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
Sinkronisasi peta dan data dinilai penting agar pengendalian pemanfaatan ruang dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
Rapat pimpinan yang menjadi agenda pertama kementerian pada Ramadan 2026 ini turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, bersama para pejabat pimpinan tinggi pratama.
Para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi serta Kepala Kantor Pertanahan dari seluruh Indonesia mengikuti rapat secara daring.
Dengan percepatan sinkronisasi data tersebut, pemerintah berharap penetapan LSD di berbagai daerah dapat berjalan lebih akurat dan menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.
