BeritaTrend.id|– Ciputat — Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Ciputat untuk RKPD 2027 digelar di Kelurahan Cipayung, Senin, 26 Januari 2026, di tengah persoalan klasik yang belum tuntas: sampah, stunting, dan banjir.
Kelurahan Cipayung memperoleh pagu anggaran Rp3,14 miliar, dengan komposisi 60 persen kegiatan fisik dan 40 persen nonfisik, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Namun, besaran anggaran itu dinilai masih harus bekerja keras menghadapi kompleksitas persoalan wilayah yang terus berulang setiap tahun.
Camat Ciputat H. Mamat menyebutkan lima isu prioritas yang kembali diusulkan untuk 2027, yakni penanganan stunting, sampah, banjir, anak putus sekolah, dan kemiskinan.
Ia mengingatkan agar usulan tidak tumpang tindih dengan program tahun sebelumnya yang telah masuk dalam perencanaan 2026.
“Kalau tidak dicermati, anggaran bisa kembali habis untuk program yang sama, sementara masalahnya tidak selesai,” kata Mamat dalam forum tersebut.
Masalah sampah menjadi sorotan utama. Ciputat disebut menghasilkan sekitar 60 ton sampah per hari, tertinggi di Tangerang Selatan di luar kawasan pasar.
Beban ini kian berat ketika pengelolaan sampah masih bertumpu pada pengangkutan, bukan pengurangan dari sumbernya.
Lurah Cipayung Dini Nurlianti mengklaim pihaknya telah mendorong pengelolaan sampah berbasis warga melalui biopori, komposter, dan bank sampah.
Saat ini terdapat delapan bank sampah aktif, bahkan salah satunya masuk 10 besar bank sampah terbaik nasional.
Namun, tantangan terbesar masih pada kesadaran warga memilah sampah, khususnya antara organik dan nonorganik.
Tanpa perubahan perilaku, upaya teknis dinilai hanya akan menjadi solusi sementara.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar darurat sampah, tapi perubahan pola pikir masyarakat,” ujar Dini.
Musrenbang ini turut dihadiri anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, perwakilan Bapelitbangda, aparat TNI–Polri, serta unsur masyarakat.
Forum ini diharapkan tak hanya menjadi rutinitas tahunan, melainkan ruang evaluasi serius atas efektivitas program pembangunan yang selama ini belum sepenuhnya menjawab persoalan dasar warga.
