Muhaimin Desak Pemda Serius Atasi Kemiskinan

𝘽𝙚𝙧𝙞𝙩𝙖𝙏𝙧𝙚𝙣𝙙.𝙞𝙙. – Sumedang – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya sinergi dan ketegasan kepala daerah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem.

Hal ini disampaikan dalam forum Retret Kepala Daerah Gelombang II di Kampus IPDN Jatinangor, Rabu, 25 Juni 2025.

Muhaimin menggarisbawahi urgensi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan.

Ia menilai peran pemerintah daerah menjadi ujung tombak agar Inpres tersebut tidak berhenti sebatas wacana.

“Tiga pendekatan utama yang harus dijalankan Pemda: kurangi beban hidup masyarakat, tingkatkan pendapatan, dan hilangkan kantong-kantong kemiskinan,” kata Muhaimin.

Fokus: Kurangi Beban, Dorong Pendapatan, dan Pindahkan Kantong Kemiskinan

Langkah pertama adalah menurunkan pengeluaran masyarakat dengan cara membebaskan atau mengurangi pajak serta memperkuat akses terhadap transportasi publik dan infrastruktur murah.

Menurutnya, ini menjadi fondasi agar masyarakat tidak terus-menerus terjerat pengeluaran harian yang membebani.

Langkah kedua: mendorong kenaikan pendapatan.

Pemerintah daerah diminta tidak hanya menggelar pelatihan semata, tetapi memastikan ada pendampingan berkelanjutan terhadap pelaku UMKM dan wirausaha lokal.

“UMKM harus naik kelas. Bukan hanya banyak jumlahnya, tapi juga kualitas produknya meningkat,” tegas Muhaimin.

Strategi ketiga menyasar kantong-kantong kemiskinan yang dianggap stagnan.

Jika pendekatan pembangunan gagal, pemerintah daerah diminta mengupayakan relokasi melalui program transmigrasi sebagai solusi jangka panjang.

Bansos Tak Lagi Bersifat Permanen

Menko PMK juga menegaskan perubahan paradigma bantuan sosial.

Ia menyebut bahwa bantuan kini tidak lagi diberikan secara permanen bagi warga yang masih mampu bekerja.

Bantuan hanya akan difokuskan pada kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.

“Yang masih bisa mandiri, harus kita dorong untuk mandiri. Bansos bukan untuk selamanya,” ujarnya.

BKPM Serukan Peran Pemda dalam Dorong Investasi

Sementara itu, Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu mengingatkan bahwa kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 30 persen.

Oleh karena itu, peran aktif pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal (DPMPTSP) menjadi krusial.

“Pemda punya alat, punya sistem OSS. Tinggal dimaksimalkan. Kalau butuh jembatan ke kementerian lain, kami siap bantu,” kata Todotua.

Ia menilai forum retret ini menjadi titik temu penting antara pusat dan daerah dalam menyelaraskan strategi investasi dan pengurangan kemiskinan.

Pemerintah Daerah: Harap Dukungan Nyata Pusat

Sejumlah kepala daerah yang hadir memanfaatkan momentum ini untuk menyuarakan persoalan kemiskinan dan potensi investasi di daerah masing-masing.

Mereka menekankan pentingnya dukungan nyata dari pemerintah pusat agar program daerah bisa berjalan maksimal.