BeritaTrend.id|– Jayapura – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya untuk memperkuat kualitas pelayanan pertanahan di Tanah Papua.
Dalam arahannya kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN se-Papua, ia menekankan bahwa kepastian layanan merupakan inti dari reformasi birokrasi yang sedang dijalankan kementeriannya.
“Pelayanan itu harus memberi kepastian. Masyarakat datang untuk mendapatkan kejelasan alur, proses, dan hasil. Semakin sederhana alurnya, semakin baik bagi publik,” kata Nusron dalam kunjungannya ke Jayapura, Rabu, 19 November 2025.
Dorong Efisiensi, Digitalisasi, dan Perbaikan Tata Kerja
Peningkatan kualitas layanan publik, menurut Nusron, tak bisa dilepaskan dari penyempurnaan alur kerja dan optimalisasi teknologi.
Ia mendorong jajaran Kanwil BPN Papua untuk memastikan setiap proses administratif berlangsung lebih transparan, efisien, dan akurat.
Digitalisasi, kata dia, menjadi kunci untuk mewujudkan pengelolaan data pertanahan yang modern dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
“Transformasi digital bukan hanya soal aplikasi, tetapi tentang memastikan data dikelola secara aman dan berkesinambungan,” ujarnya.
Saat ini pelayanan pertanahan di Papua berada di bawah dua struktur besar: Kanwil BPN Provinsi Papua, yang membawahi Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah; serta Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, yang mengelola Papua Barat dan Papua Barat Daya.
SDM sebagai Pilar Utama Reformasi Layanan
Selain tata kelola, Nusron menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia sebagai penentu keberhasilan reformasi layanan.
Ia meminta seluruh jajaran pertanahan di Papua untuk terus meningkatkan kompetensi, disiplin, dan profesionalisme, agar masyarakat Papua merasakan pelayanan yang mudah dan cepat.
“Kalau sistemnya baik dan SDM-nya siap, maka pelayanan kita pasti bisa dirasakan lebih mudah dan cepat oleh masyarakat,” ia menambahkan.
Penyerahan Sertipikat hingga Sosialisasi Tanah Ulayat
Sebelum memberikan pembinaan di Kanwil Papua, Nusron mengawali agenda kerjanya dengan menyerahkan sejumlah sertipikat tanah.
Total 10 sertipikat rumah ibadah, 6 sertipikat Barang Milik Negara (BMN), dan 4 sertipikat hak milik masyarakat Papua diserahkan secara langsung.
Ia juga memimpin Sosialisasi Pendaftaran dan Pengadministrasian Tanah Ulayat, langkah yang dinilai penting untuk memastikan hak masyarakat adat tercatat jelas dan terlindungi dari potensi sengketa lahan.
Sejumlah Pejabat Pusat Hadir di Kanwil Papua
Dalam sesi pembinaan internal, hadir sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN dan unsur pimpinan di wilayah Papua, antara lain:
- Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia
- Kepala Biro Humas dan Protokol, Shamy Ardian
- Inspektur Wilayah II, Tri Wibisono
- Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Suwito
- Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi, beserta seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Papua
Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian upaya kementerian dalam mempercepat reformasi pertanahan di wilayah timur Indonesia, khususnya di Papua yang memiliki karakteristik geografis dan sosial adat yang unik.
