BeritaTrend.id. – Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan lampu hijau bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk menyelenggarakan rapat atau kegiatan dinas di hotel maupun restoran.
Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tidak dilakukan secara berlebihan dan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran.
Hal ini disampaikan Tito dalam keterangannya kepada media usai menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) periode 2025–2030 yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 19 Juni 2025.
Tito menekankan, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan sektor industri perhotelan dan restoran yang dinilainya masih terpukul pascapandemi.
Menurut dia, industri hospitality merupakan sektor strategis yang memiliki rantai pasok panjang dan menyerap banyak tenaga kerja.
“Industri ini sangat bergantung pada kegiatan pemerintah. Jadi, saya izinkan sepanjang tidak berlebihan, untuk membantu hotel dan restoran agar tetap hidup. Jangan sampai ada PHK atau bisnis mereka mati,” ujar Tito.
Ia menyatakan, efisiensi anggaran tetap penting, namun pemerintah juga harus menjaga agar ekosistem ekonomi lokal tidak lumpuh.
Oleh karena itu, Pemda diperbolehkan mengadakan kegiatan di hotel atau restoran, khususnya yang terdampak dan butuh dukungan.
Lebih lanjut, Tito mengungkapkan bahwa arahan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan kembali sektor hospitality yang lesu.
Namun, ia enggan mengatur secara ketat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), karena dikhawatirkan justru menyulitkan daerah.
“Saya lebih memilih memberi ruang diskresi kepada kepala daerah, dengan pengawasan dari DPRD. Kalau terlalu diatur detail dalam Permendagri, nanti malah membebani birokrasi,” katanya.
Tito juga membuka ruang dialog untuk masukan-masukan dari berbagai pihak jika terdapat mekanisme yang lebih baik dalam pelaksanaan kegiatan di hotel atau restoran oleh Pemda.
