BeritaTrend.id|– Jakarta — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya percepatan dan ketepatan pendataan rumah rusak pascabencana di wilayah Sumatra.
Data yang valid menjadi kunci utama agar bantuan dari pemerintah pusat dapat segera disalurkan kepada masyarakat terdampak.
Dalam rapat koordinasi pendataan kerusakan rumah, fasilitas umum, dan jumlah pengungsi yang digelar secara virtual dari Jakarta, Selasa, 6 Januari 2026.
Tito menyampaikan bahwa klasifikasi kerusakan—mulai dari rusak ringan, sedang, hingga berat—harus segera ditetapkan oleh pemerintah daerah.
“Tanpa data yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, bantuan tidak bisa dicairkan,” ujar Tito.
Ia menjelaskan bahwa Presiden memberikan perhatian serius terhadap percepatan pemulihan pascabencana, terutama bagi warga dengan rumah rusak ringan dan sedang agar dapat segera kembali beraktivitas.
Pemerintah telah menyiapkan bantuan tunai sebesar Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta bagi rumah rusak sedang.
Sementara itu, korban dengan rumah rusak berat atau hilang akan mendapatkan hunian tetap (huntap), serta hunian sementara (huntara) dan Dana Tunggu Hunian (DTH) selama masa transisi.
Tito meminta pemerintah daerah segera menetapkan data kerusakan melalui keputusan kepala daerah.
Data tersebut kemudian dilaporkan secara berjenjang kepada gubernur untuk diteruskan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial.
Untuk mempercepat proses, Mendagri mendorong keterlibatan aktif aparat desa.
Menurutnya, kepala desa atau keuchik paling memahami kondisi warganya sehingga pendataan dapat dilakukan berbasis nama dan alamat tanpa menunggu kelengkapan administrasi kependudukan.
Selain itu, ia juga meminta dukungan Badan Pusat Statistik (BPS) agar membantu pendataan cepat melalui jaringannya hingga tingkat kabupaten dan kota.
Tito mengingatkan bahwa keterlambatan pengumpulan data berpotensi menghambat pencairan bantuan dan memperpanjang masa pengungsian, yang dapat memicu persoalan sosial dan kesehatan.
Mendagri juga menyoroti masih adanya daerah yang belum mengusulkan data kerusakan.
Ia mengingatkan agar seluruh pemerintah daerah segera melengkapi laporan demi mencegah warga terdampak terlewat dari bantuan pemerintah.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansah, serta sejumlah kepala daerah dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
