BeritaTrend.id|– Jakarta — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat pembangunan Papua.
Upaya tersebut akan dijalankan melalui Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP).
Pernyataan itu disampaikan Tito dalam pengarahan Presiden RI kepada para kepala daerah se-Tanah Papua dan jajaran KEPP-OKP di Istana Negara, Selasa, 16 Desember 2025.
Ia menyebut, sejak dilantik pada 8 Oktober 2025, KEPP-OKP langsung bekerja dengan menggelar konsolidasi internal dan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah Papua.
Menurut Tito, sinkronisasi program menjadi kebutuhan mendesak karena pembangunan Papua masih didominasi pendekatan sektoral antar-kementerian.
Situasi tersebut semakin kompleks setelah pembentukan enam provinsi baru dengan total 42 kabupaten dan kota.
Ia juga menyoroti Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua yang disusun Kementerian PPN/Bappenas.
Tito menilai rencana tersebut perlu diperdalam melalui dialog lanjutan dengan kepala daerah hasil Pilkada 2024 agar aspirasi daerah terserap secara seimbang.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 110/P Tahun 2025, KEPP-OKP memiliki mandat untuk menyelaraskan program lintas kementerian dan pemerintah daerah sekaligus melakukan pengawasan serta evaluasi berkala.
Untuk mendukung kinerja, KEPP-OKP akan berkantor di Jayapura dan melakukan evaluasi setiap tiga hingga empat bulan.
Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar koordinasi lintas kementerian, termasuk pelaporan langsung kepada Presiden jika diperlukan langkah kebijakan lanjutan.
Tito berharap harmonisasi program ini mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua dan mendorong peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.
